Pendidikan Lampost : Selasa, 14 Desember 2010
GUNUNGSUGIH (Lampost): Minimnya guru PNS di Lampung Tengah menjadi beban sekolah. Pasalnya, untuk membayar guru honorer, dananya berasal dari siswa atau dari dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Hal itu diungkapkan beberapa anggota DPRD Lampung Tengah dari beberapa daerah pemilihan, terutama kecamatan yang jauh dari pusat kota pemerintahan.
Salah satunya di Kecamatan Selagailingga, terdapat 22 SD, 2 SMP, 4 sekolah satu atap, 4 SMA dan 3 MTs. Berdasar perbandingan jumlah siswa dan guru, diperoleh angka ideal tenaga pendidik 220 orang.
Namun realitanya, hanya 106 guru. Bahkan, di SDN Karanganyar tidak memiliki kepala sekolah, karena kepala sekolah yang ada diangkat menjadi guru di salah satu SMP.
"Ini salah satu bukti ketidakmampuan kita dalam menata guru. Bukan hanya dilihat dari pemerataannya, melainkan yang ada juga masih sangat kurang. Jadi ke depan kami berharap ini bisa menjadi catatan penting bagi pemerintah," ujar Purismono, anggota DPRD Lamteng yang berasal dari daerah pemilihian (DP) IV.
Tidak berbeda dengan DP IV, DP V Lamteng yang merupakan kawasan utara Kabupaten Lamteng juga mengalami nasib serupa. Kekurangan dan tidak meratanya guru PNS tidak hanya menjadi beban sekolah, tapi juga menjadi kendala murid dalam memperoleh mutu pendidikan yang baik.
Di SDN 3 Lempuyangbandar, Kecamatan Way Pengubuan, hanya terdapat kepala sekolah dan satu guru PNS. SDN 2 Banjarratu hanya terdapat kepala sekolah. SDN 1 Banjarrejo tidak ada kepala sekolah, dan hanya ada empat guru PNS, untuk guru TK total 47 guru, semuanya berstatus tenaga honorer.
"Kondisi ini sangat memprihatinkan. Apalagi dengan program pemerintah yang disebut MDGs yang memprioritaskan bidang pendidikan," ujar Firdaus Ali, salah satu anggota DPRD dari DP V.
Dia mengatakan untuk mengenyam pendidikan gratis sangat sulit, karena sekolah ternyata masih sangat tergantung bantuan dari orang tua murid untuk membayar guru honorer atau dari dana BOS. (CK-1/S-2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar