Pendidikan Lampost : Jum'at, 10 Desember 2010
BANDUNG (Lampost/Ant): Puluhan aktivis dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) berunjuk rasa menuntut penuntasan berbagai kasus korupsi dan meminta pemerintah tidak tebang pilih dalam memberantas kasus itu.
"Koruptor telah merampas hak rakyat untuk sejahtera dan merampas hak anak bangsa untuk pintar. Pengabaian pemerintah terhadap korupsi adalah pelanggaran HAM," kata Koordinator Aksi Front Perjuangan Rakyat Andi Nurroni, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, kemarin.
Menurut Nuroni, korupsi merupakan persoalan penting yang memiliki dampak signifikan terhadap masalah kesejahteraan maupun kebudayaan rakyat. Pada kesempatan itu para aktivis mendesak pemerintah dalam hal ini lembaga penegak hukum untuk menuntaskan kasus Bank Century, penggelapan pajak, serta penuntasan kasus-kasus besar yang masih terkatung-katung, seperti kasus BLBI, kasus Bappindo, dan kasus lainnya. "Pemerintah harus membuktikan kepada rakyat hasil perang terhadap korupsi," kata dia.
Dalam kesempatan itu, parta aktivis menyampaikan delapan butir tuntutannya, yakni usut tuntas korupsi di Indonesia, penegakan supremasi hukum, tolak revisi UU Ketenagakerjaan, jalankan reformasi agraria, hentikan komersialisasi pendidikan, menuntut jaminan lapangan pekerjaan bagi pemuda, peningkatan perlindungan TKI dan menuntut penghentian perampasan tanah upah dan tanah rakyat.
Aksi yang digelar di depan pintu gerbang kantor Gubernur Jawa Barat itu berlangsung sekitar satu jam, mulai pukul 11.00, di bawah pengamanan dari aparat kepolisian yang berjaga-jaga di sekitat pintu masuk kompleks perkantoran Pemprov dan DPRD Jabar itu. (S-1)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar