Lampung Butuh Guru Honorer

Pendidikan Lampost : Sabtu, 5 Februari 2011

PENERIMAAN GURU BARU SERING TAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN SEKOLAH

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Sekolah di Lampung masih memerlukan guru honorer karena keberadaan guru PNS masih belum mencukupi, terutama pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) serta Bahasa Lampung.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Provinsi Lampung Haryanto mengatakan selama ini pemerintah daerah jarang berkoordinasi dengan sekolah saat penerimaan PNS guru sehingga guru yang diangkat tidak sesuai kebutuhan.

"Kita sangat membutuhkan guru TIK dan Bahasa Lampung, juga guru yang kompeten dan mampu berbahasa Inggris. Sementara guru PNS yang ada belum memenuhi kompetensi yang kita inginkan, maka kita terpaksa mengangkat guru honorer," kata Haryanto di Bandar Lampung, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan selama ini pemda mengakomodasi suara sekolah untuk mengangkat guru Bahasa Lampung. Namun, saat ada lowongan guru Bahasa Lampung, lowongan yang dibuka adalah lulusan strata 1 (S-1), sementara Unila hanya membuka program diploma 3 (D-3). Akibatnya, saat penerimaan PNS guru Bahasa Lampung, tidak ada yang mendaftar karena kualifikasi pendidikan yang diinginkan tidak sesuai dengan yang tersedia.

Sedangkan untuk guru TIK selama ini hampir tidak ada formasi yang dibuka saat penerimaan CPNS guru. Padahal, pada era informasi saat ini keberadaan guru TIK sangat dibutuhkan.

"Karena berbagai alasan itulah kami MKKS kemudian mengangkat guru honorer. Sebab, untuk meningkatkan kompetensi guru PNS sesuai dengan yang dibutuhkan membutuhkan waktu yang lama, sementara kita butuh segera," ujarnya.

Sementara itu, Ketua MKKS SD Kota Bandar Lampung Nusyirwan mengatakan guru honorer masih sangat dibutuhkan karena minimnya guru PNS, terutama di SD, yang mampu menyampaikan materi dalam bahasa Inggris.

"Kami sebagai rintisan sekolah dasar bertaraf internasional (RSDBI) sangat membutuhkan guru yang menguasai bahasa Inggris dengan baik dan benar serta mampu menyampaikan kepada siswa," kata dia.

Oleh sebab itu, untuk mendampingi guru PNS di kelas RSDBI, pihaknya kemudian mengangkat guru non-PNS atau guru honorer.

Baik Haryanto maupun Nusyirwan mengakui selama ini kinerja guru honorer jauh lebih baik dibandingkan dengan guru PNS. Sementara gaji mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan guru PNS.

"Kita mengakui selama ini, gaji guru honorer masih jauh di bawah UMP. Oleh sebab itu kami berharap pemerintah memberikan bantuan berupa insentif kepada mereka sehingga kesejahteraan guru honorer makin meningkat," kata Nusyirwan.

Apalagi saat mendengar bahwa insentif guru honorer akan dihapuskan. Mereka sangat berharap agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, turut memikirkan nasib guru honorer di Lampung. Sebab, keberadaan mereka sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Lampung. "Kami berharap guru PNS juga terus meningkatkan performa kerjanya sehingga dengan saling bahu-membahu antara guru honorer dan guru PNS, kualitas pendidikan di Bandar Lampung khususnya dan di Lampung umumnya makin meningkat," kata Nusyirwan. (UNI/S-1)