Pendidikan : Lampost 10 September 2011
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Penguatan pendidikan sains murni di sekolah belum berjalan optimal. Lemahnya kreativitas guru menjadi kendala utama peningkatan mutu pembelajaran di kelas.
Hal itu dikatakan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) Bujang Rahman, dalam percakapannya dengan Lampung Post, Jumat (9-9), di gedung Dekanat FKIP, bertalian dengan pentingnya penguatan pendidikan sains murni di sekolah.
"Jika dilihat dari standar kompetensinya, guru sains kita sudah bisa dikatakan cukup baik kualitasnya. Namun, pemenuhan kompetensi saja tidak cukup agar mutu pembelajaran di kelas menjadi lebih berkualitas," kata Bujang.
Ia menjelaskan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia saat ini masih berkutat pada minimnya dana sehingga berdampak pada lemahnya dukungan sarana prasarana pendidikan, termasuk sarana penunjang di bidang pendidikan sains.
"Kekurangan kita dalam pengembangan sains dari negara-negara maju memang masih berkutat pada kelengkapan sarana prasarana laboratorium sekolah yang memang masih minim. Namun, kekurangan ini dapat diatasi jika para guru sains bertindak kreatif," kata dia.
Ia berargumentasi peningkatan mutu pembelajaran siswa di bidang sains tidak sepenuhnya ditunjang oleh sarana laburatorium yang mahal. Jika kreatif, teknologi sederhana tepat guna juga dapat diandalkan untuk membantu pembelajaran siswa.
"Contoh, beberapa waktu lalu kami melakukan kuliah kerja nyata di sekolah. Untuk memperagakan teknologi kapal selam, misalnya, cukup dilakukan dengan menggunakan alat peraga botol bekas dan gabus. Murah tetapi cukup membantu siswa, dan siswa menjadi lebih tertarik," kata Bujang.
Bujang menuturkan tanpa didukung kreativitas guru, maka minimnya sarana akan terus menjadi kendala dan pembelajaran sains di kelas menjadi minim inovasi-inovasi baru. Akibatnya, pembelajaran sains di sekolah menjadi monoton dan membosankan.
Untuk itu, menurut Bujang, pembinaan khusus guru guru sains oleh pemerintah mutlak diperlukan, terutama untuk menumbuhkan daya kreativitas guru dalam mengajar di kelas. Di sisi lain, perguruan tinggi yang menjadi pusat pengembangan sains perlu memberi dukungan pendidikan sains di level sekolah.
"Pembangunan sains murni di level perguruan tinggi tidak akan cukup jika tidak dibarengi penguatan sains di level bawah. Perguruan tinggi dapat memberikan support berupa pembobotan guru sains di sekolah hingga melakukan sharing tentang sarana prasarana laboratorium untuk kebutuhan sekolah," kata dia. (MG1/S-1)
Tampilkan postingan dengan label Guru. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Guru. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 10 September 2011
Selasa, 14 Juni 2011
WISUDA: Unila Sudah Mencetak 71.846 Sarjana
Pendidikan Lampost : Rabu, 15 Juni 2011
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Universitas Lampung (Unila) kembali mewisuda 977 mahasiswanya, Selasa (14-6). Sejak berdiri pada 1965, perguruan tinggi negeri ini telah melahirkan 71.846 sarjana.
Rektor Universitas Lampung Sugeng P. Harianto dalam sambutannya di hadapan para tamu dan undangan menjelaskan 977 wisudawan periode ke empat tahun ajaran 2010—2011 itu dari berbagai jenjang kuliah, fakultas, dan program studi berbeda.
"Sebanyak 121 orang lulusan magister, 17 lulusan profesi, 729 lulusan program sarjana reguler, 111 orang ahli madya, 1 orang ahli muda, baik yang diselenggarakan secara reguler dan nonreguler," kata Rektor.
Ia mengatakan Unila meluluskan mahasiswanya empat kali dalam setahun, yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. Bulan ini merupakan periode pertama tahun ajaran 2010—2011. Biasanya, pada periode pertama, September dan periode kedua Desember, wisudawan Unila mencapai ribuan orang. Sedangkan di bulan Maret dan Juni jumlahnya tak mencapai angka ribuan. Karena kelulusan dari program Diploma itu paling banyak pada periode pertama dan kedua.
"Selain itu, kami juga telah memilih wisudawan terbaik dari berbagai jenjang program studi dan fakultas yang ada. Dari terbaik untuk tingkat fakultas maupun universitas. Mereka merupakan hasil seleksi panitia wisuda tingkat fakultas dan panitia seleksi tingkat universitas," kata Sugeng.
Sugeng mengatakan wisudawan terbaik dinilai berdasarkan berkas yang mereka kumpulkan. Untuk penilaian akan dilihat dari beberapa fraktor. Penilaian berdasarkan IPK menyumbang 50% dari bobot penilaian, masa studi menyumbang 25%, sisanya 25% dari aktivitas kemahasiswaan. Bobot 25% untuk kegiatan kemahasiswaan menunjukkan Unila sangat mengapresiasi mahasiswanya yang memiliki pengalaman berorganisasi.
Rektor mengatakan sepanjang bulan Juni hingga Juli nanti Universitas Lampung melakukan penerimaan mahasiswa baru, baik dari jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri jalur undangan maupun tulis; penerimaan bibit unggul daerah, ujian masuk lokal hingga program perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
"Berdasarkan jumlah peminat dapat kami katakan setiap tahun peminat Universitas Lampung terus bertambah. Hal ini tentunya akan meningkatkan persaingan antarpeserta yang bermanfaat bagi meningkatnya input yang kami miliki," kata dia. (MG1/S-1)
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Universitas Lampung (Unila) kembali mewisuda 977 mahasiswanya, Selasa (14-6). Sejak berdiri pada 1965, perguruan tinggi negeri ini telah melahirkan 71.846 sarjana.
Rektor Universitas Lampung Sugeng P. Harianto dalam sambutannya di hadapan para tamu dan undangan menjelaskan 977 wisudawan periode ke empat tahun ajaran 2010—2011 itu dari berbagai jenjang kuliah, fakultas, dan program studi berbeda.
"Sebanyak 121 orang lulusan magister, 17 lulusan profesi, 729 lulusan program sarjana reguler, 111 orang ahli madya, 1 orang ahli muda, baik yang diselenggarakan secara reguler dan nonreguler," kata Rektor.
Ia mengatakan Unila meluluskan mahasiswanya empat kali dalam setahun, yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. Bulan ini merupakan periode pertama tahun ajaran 2010—2011. Biasanya, pada periode pertama, September dan periode kedua Desember, wisudawan Unila mencapai ribuan orang. Sedangkan di bulan Maret dan Juni jumlahnya tak mencapai angka ribuan. Karena kelulusan dari program Diploma itu paling banyak pada periode pertama dan kedua.
"Selain itu, kami juga telah memilih wisudawan terbaik dari berbagai jenjang program studi dan fakultas yang ada. Dari terbaik untuk tingkat fakultas maupun universitas. Mereka merupakan hasil seleksi panitia wisuda tingkat fakultas dan panitia seleksi tingkat universitas," kata Sugeng.
Sugeng mengatakan wisudawan terbaik dinilai berdasarkan berkas yang mereka kumpulkan. Untuk penilaian akan dilihat dari beberapa fraktor. Penilaian berdasarkan IPK menyumbang 50% dari bobot penilaian, masa studi menyumbang 25%, sisanya 25% dari aktivitas kemahasiswaan. Bobot 25% untuk kegiatan kemahasiswaan menunjukkan Unila sangat mengapresiasi mahasiswanya yang memiliki pengalaman berorganisasi.
Rektor mengatakan sepanjang bulan Juni hingga Juli nanti Universitas Lampung melakukan penerimaan mahasiswa baru, baik dari jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri jalur undangan maupun tulis; penerimaan bibit unggul daerah, ujian masuk lokal hingga program perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
"Berdasarkan jumlah peminat dapat kami katakan setiap tahun peminat Universitas Lampung terus bertambah. Hal ini tentunya akan meningkatkan persaingan antarpeserta yang bermanfaat bagi meningkatnya input yang kami miliki," kata dia. (MG1/S-1)
Jumat, 25 Maret 2011
Bandar Lampung Butuh 618 Guru
Pendidikan Lampost : Sabtu, 26 Maret 2011
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Bandar Lampung hingga kini membutuhkan 618 guru SD yang meliputi 323 guru kelas, 122 guru olahraga, dan 175 guru Bahasa Lampung.
Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Bandar Lampung Suwandi menjelaskan data kekurangan guru itu didapat dari jumlah dan kebutuhan di setiap SD negeri. Saat ini jumlah kelas di Bandar Lampung 2.688 lokal. Sebanyak 60 guru kelas dan 5 guru Agama Islam memasuki pensiun.
Berdasarkan data guru pegawai negeri sipil (PNS) tingkat SD tahun 2011, kebutuhan guru tersebut tersebar di 13 kecamatang, kecuali Kedaton dan Rajabasa. Sebaliknya, untuk guru Agama Islam kelebihan 25 orang.
Bandar Lampung memang masih kekurangan guru SD untuk memenuhi standar ideal perbandingan guru dan siswa. Namun, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, setiap mengangkat honorer.
"Data tentang guru honorer ini tidak bisa dipastikan karena berubah-ubah. Pasalnya, sekolah dan komite dapat saja mengangkat dan memberhentikan honorer sesuai dengan kebutuhan," kata dia.
Dia mengakui selain kekurangan guru, Bandar Lampung juga mengalami kendala dalam standar kualifikasi. Banyak guru yang belum sesuai dengan kualifikasi kependidikan yang sesuai dengan undang-undang. Namun, setiap tahun dinas selalu mengajukan usulan penambahan dan peningkatan kualifikasi guru.
"Untuk mengatasi kekurangan ini, setiap tahun kami mengusulkan penambahan ke pemda dan Pemerintah Pusat. Namun keputusan besaran jumlah guru yang akan diangkat itu sepenuhnya tergantung keputusan Pemerintah Pusat," kata dia.
Secara terpisah, Ketua Forum Guru Honorer Murni Bandar Lampung Tupan A.G. menyatakan saat ini terdapat 1.608 honorer yang bekerja di SD, SMP, SMA, dan SMK di Bandar Lampung dan terdapat sekitar 818 honorer yang bekerja di sekolah swasta. Untuk honorer yang telah lama mengabdi atau bergelar sarjana, sebaiknya diprioritaskan.
"Pengangkatan ini menjadi penting untuk mengantisipasi para guru senior yang akan pensiun besar-besaran dalam kurun lima tahun mendatang. Ini dampak pengangkatan guru secara massal oleh pemerintah pada awal hingga akhir 1970-an," kata dia.
Ia berharap pemda dan Pemerintah Pusat untuk segera mengangkat honorer baik swasta maupun negeri untuk segera diangkat menjadi PNS karena tahun ini tenggat terakhir guru bantu menjadi abdi negara.
"Dalam pengangkatan ini juga jangan lihat apakah dia honorer negeri atau swasta. Pengangkatan sebaiknya dilakukan dengan melihat kualifikasi. Undang-Undang Guru dan Dosen tidak membedakan guru negeri dan swasta," kata dia. (MG14/S-1)
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Bandar Lampung hingga kini membutuhkan 618 guru SD yang meliputi 323 guru kelas, 122 guru olahraga, dan 175 guru Bahasa Lampung.
Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Bandar Lampung Suwandi menjelaskan data kekurangan guru itu didapat dari jumlah dan kebutuhan di setiap SD negeri. Saat ini jumlah kelas di Bandar Lampung 2.688 lokal. Sebanyak 60 guru kelas dan 5 guru Agama Islam memasuki pensiun.
Berdasarkan data guru pegawai negeri sipil (PNS) tingkat SD tahun 2011, kebutuhan guru tersebut tersebar di 13 kecamatang, kecuali Kedaton dan Rajabasa. Sebaliknya, untuk guru Agama Islam kelebihan 25 orang.
Bandar Lampung memang masih kekurangan guru SD untuk memenuhi standar ideal perbandingan guru dan siswa. Namun, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, setiap mengangkat honorer.
"Data tentang guru honorer ini tidak bisa dipastikan karena berubah-ubah. Pasalnya, sekolah dan komite dapat saja mengangkat dan memberhentikan honorer sesuai dengan kebutuhan," kata dia.
Dia mengakui selain kekurangan guru, Bandar Lampung juga mengalami kendala dalam standar kualifikasi. Banyak guru yang belum sesuai dengan kualifikasi kependidikan yang sesuai dengan undang-undang. Namun, setiap tahun dinas selalu mengajukan usulan penambahan dan peningkatan kualifikasi guru.
"Untuk mengatasi kekurangan ini, setiap tahun kami mengusulkan penambahan ke pemda dan Pemerintah Pusat. Namun keputusan besaran jumlah guru yang akan diangkat itu sepenuhnya tergantung keputusan Pemerintah Pusat," kata dia.
Secara terpisah, Ketua Forum Guru Honorer Murni Bandar Lampung Tupan A.G. menyatakan saat ini terdapat 1.608 honorer yang bekerja di SD, SMP, SMA, dan SMK di Bandar Lampung dan terdapat sekitar 818 honorer yang bekerja di sekolah swasta. Untuk honorer yang telah lama mengabdi atau bergelar sarjana, sebaiknya diprioritaskan.
"Pengangkatan ini menjadi penting untuk mengantisipasi para guru senior yang akan pensiun besar-besaran dalam kurun lima tahun mendatang. Ini dampak pengangkatan guru secara massal oleh pemerintah pada awal hingga akhir 1970-an," kata dia.
Ia berharap pemda dan Pemerintah Pusat untuk segera mengangkat honorer baik swasta maupun negeri untuk segera diangkat menjadi PNS karena tahun ini tenggat terakhir guru bantu menjadi abdi negara.
"Dalam pengangkatan ini juga jangan lihat apakah dia honorer negeri atau swasta. Pengangkatan sebaiknya dilakukan dengan melihat kualifikasi. Undang-Undang Guru dan Dosen tidak membedakan guru negeri dan swasta," kata dia. (MG14/S-1)
Sabtu, 05 Februari 2011
Lampung Butuh Guru Honorer
Pendidikan Lampost : Sabtu, 5 Februari 2011
PENERIMAAN GURU BARU SERING TAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN SEKOLAH
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Sekolah di Lampung masih memerlukan guru honorer karena keberadaan guru PNS masih belum mencukupi, terutama pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) serta Bahasa Lampung.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Provinsi Lampung Haryanto mengatakan selama ini pemerintah daerah jarang berkoordinasi dengan sekolah saat penerimaan PNS guru sehingga guru yang diangkat tidak sesuai kebutuhan.
"Kita sangat membutuhkan guru TIK dan Bahasa Lampung, juga guru yang kompeten dan mampu berbahasa Inggris. Sementara guru PNS yang ada belum memenuhi kompetensi yang kita inginkan, maka kita terpaksa mengangkat guru honorer," kata Haryanto di Bandar Lampung, beberapa waktu lalu.
Dia menjelaskan selama ini pemda mengakomodasi suara sekolah untuk mengangkat guru Bahasa Lampung. Namun, saat ada lowongan guru Bahasa Lampung, lowongan yang dibuka adalah lulusan strata 1 (S-1), sementara Unila hanya membuka program diploma 3 (D-3). Akibatnya, saat penerimaan PNS guru Bahasa Lampung, tidak ada yang mendaftar karena kualifikasi pendidikan yang diinginkan tidak sesuai dengan yang tersedia.
Sedangkan untuk guru TIK selama ini hampir tidak ada formasi yang dibuka saat penerimaan CPNS guru. Padahal, pada era informasi saat ini keberadaan guru TIK sangat dibutuhkan.
"Karena berbagai alasan itulah kami MKKS kemudian mengangkat guru honorer. Sebab, untuk meningkatkan kompetensi guru PNS sesuai dengan yang dibutuhkan membutuhkan waktu yang lama, sementara kita butuh segera," ujarnya.
Sementara itu, Ketua MKKS SD Kota Bandar Lampung Nusyirwan mengatakan guru honorer masih sangat dibutuhkan karena minimnya guru PNS, terutama di SD, yang mampu menyampaikan materi dalam bahasa Inggris.
"Kami sebagai rintisan sekolah dasar bertaraf internasional (RSDBI) sangat membutuhkan guru yang menguasai bahasa Inggris dengan baik dan benar serta mampu menyampaikan kepada siswa," kata dia.
Oleh sebab itu, untuk mendampingi guru PNS di kelas RSDBI, pihaknya kemudian mengangkat guru non-PNS atau guru honorer.
Baik Haryanto maupun Nusyirwan mengakui selama ini kinerja guru honorer jauh lebih baik dibandingkan dengan guru PNS. Sementara gaji mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan guru PNS.
"Kita mengakui selama ini, gaji guru honorer masih jauh di bawah UMP. Oleh sebab itu kami berharap pemerintah memberikan bantuan berupa insentif kepada mereka sehingga kesejahteraan guru honorer makin meningkat," kata Nusyirwan.
Apalagi saat mendengar bahwa insentif guru honorer akan dihapuskan. Mereka sangat berharap agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, turut memikirkan nasib guru honorer di Lampung. Sebab, keberadaan mereka sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Lampung. "Kami berharap guru PNS juga terus meningkatkan performa kerjanya sehingga dengan saling bahu-membahu antara guru honorer dan guru PNS, kualitas pendidikan di Bandar Lampung khususnya dan di Lampung umumnya makin meningkat," kata Nusyirwan. (UNI/S-1)
PENERIMAAN GURU BARU SERING TAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN SEKOLAH
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Sekolah di Lampung masih memerlukan guru honorer karena keberadaan guru PNS masih belum mencukupi, terutama pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) serta Bahasa Lampung.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Provinsi Lampung Haryanto mengatakan selama ini pemerintah daerah jarang berkoordinasi dengan sekolah saat penerimaan PNS guru sehingga guru yang diangkat tidak sesuai kebutuhan.
"Kita sangat membutuhkan guru TIK dan Bahasa Lampung, juga guru yang kompeten dan mampu berbahasa Inggris. Sementara guru PNS yang ada belum memenuhi kompetensi yang kita inginkan, maka kita terpaksa mengangkat guru honorer," kata Haryanto di Bandar Lampung, beberapa waktu lalu.
Dia menjelaskan selama ini pemda mengakomodasi suara sekolah untuk mengangkat guru Bahasa Lampung. Namun, saat ada lowongan guru Bahasa Lampung, lowongan yang dibuka adalah lulusan strata 1 (S-1), sementara Unila hanya membuka program diploma 3 (D-3). Akibatnya, saat penerimaan PNS guru Bahasa Lampung, tidak ada yang mendaftar karena kualifikasi pendidikan yang diinginkan tidak sesuai dengan yang tersedia.
Sedangkan untuk guru TIK selama ini hampir tidak ada formasi yang dibuka saat penerimaan CPNS guru. Padahal, pada era informasi saat ini keberadaan guru TIK sangat dibutuhkan.
"Karena berbagai alasan itulah kami MKKS kemudian mengangkat guru honorer. Sebab, untuk meningkatkan kompetensi guru PNS sesuai dengan yang dibutuhkan membutuhkan waktu yang lama, sementara kita butuh segera," ujarnya.
Sementara itu, Ketua MKKS SD Kota Bandar Lampung Nusyirwan mengatakan guru honorer masih sangat dibutuhkan karena minimnya guru PNS, terutama di SD, yang mampu menyampaikan materi dalam bahasa Inggris.
"Kami sebagai rintisan sekolah dasar bertaraf internasional (RSDBI) sangat membutuhkan guru yang menguasai bahasa Inggris dengan baik dan benar serta mampu menyampaikan kepada siswa," kata dia.
Oleh sebab itu, untuk mendampingi guru PNS di kelas RSDBI, pihaknya kemudian mengangkat guru non-PNS atau guru honorer.
Baik Haryanto maupun Nusyirwan mengakui selama ini kinerja guru honorer jauh lebih baik dibandingkan dengan guru PNS. Sementara gaji mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan guru PNS.
"Kita mengakui selama ini, gaji guru honorer masih jauh di bawah UMP. Oleh sebab itu kami berharap pemerintah memberikan bantuan berupa insentif kepada mereka sehingga kesejahteraan guru honorer makin meningkat," kata Nusyirwan.
Apalagi saat mendengar bahwa insentif guru honorer akan dihapuskan. Mereka sangat berharap agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, turut memikirkan nasib guru honorer di Lampung. Sebab, keberadaan mereka sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Lampung. "Kami berharap guru PNS juga terus meningkatkan performa kerjanya sehingga dengan saling bahu-membahu antara guru honorer dan guru PNS, kualitas pendidikan di Bandar Lampung khususnya dan di Lampung umumnya makin meningkat," kata Nusyirwan. (UNI/S-1)
Jumat, 28 Januari 2011
Disdik Harus Susun Peta Guru
Pendidikan Lampost : Sabtu, 29 Januari 2011
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Dinas Pendidikan Provinsi Lampung harus segera menyusun peta guru di daerah ini untuk mengantisipasi terjadinya pensiun massal guru.
Hal itu dikatakan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unila Bujang Rahman dan anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Ahmad Nyerupa kepada Lampung Post secara terpisah, di Bandar Lampung, Jumat (28-1).
Bujang menyatakan ada beberapa langkah yang harus dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, yaitu membuat pemetaan guru, menyusun rencana pengadaan guru, dan menyiapkan mekanisme penerimaan guru bermutu.
Selama ini, menurut dia, belum ada pemetaan kebutuhan guru secara mendetail. Yang ada hanyalah peta kebutuhan guru secara agregat. Perbandingan guru di Lampung saat ini baru dilihat antara perbandingan jumlah guru dan jumlah siswa, belum kepada perbandingan jumlah guru dan siswa.
Faktanya, Bujang mengatakan ada daerah yang mengalami kekurangan guru, sementara di daerah lain terjadi kelebihan dan penumpukan guru. Itu artinya distribusi pengadaan guru selama ini tidak tersistem dan terencana dengan baik.
Ia menjelaskan perbandingan yang ideal adalah bukan jumlah sekolah dibagi jumlah guru, melainkan jumlah siswa dan jumlah guru. Pendekatan perbandingan yang ideal, yaitu satu orang guru dapat mengajar dua puluh orang siswa.
"Jika perlu peta guru dibuat secara detil per daerah atau bahkan per sekolah. Dengan demikian, akan terlihat daerah mana yang betul-betul kekurangan guru dan kelebihan guru," ujarnya.
Bujang mengatakan jika peta guru sudah dimiliki, barulah rencana pengadaan guru yang tersistem dapat dilakukan. Perencanaan tersistem itu adalah penerimaan guru yang berdasarkan asas supply and demand, permintaan dan penawaran..
"Dengan demikian, akan terjadi sinergi antara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai provider tenaga guru dan Dinas Pendidikan sebagai pengguna tenaga guru yang disesuaikan dengan perbandingan kebutuhan di lapangan," kata dia.
Langkah ketiga, menurut Bujang, adalah penyusunan rencana penerimaan yang baik karena adanya pensiun besar-besaran guru berarti kesempatan untuk membuat babak baru perekrutan guru yang berkualitas dan bermutu baik.
Sementara itu, Ahmad Nyerupa mengatakan tidak adanya pemetaan guru juga menyebabkan ketidaksesuaian penerimaan calon pegawai negeri sipil untuk formasi guru di Lampung. Menurut dia, pembukaan formasi guru di Lampung tidak memiliki dasar yang jelas.
“Apa dasarnya, peta kebutuhan guru saja kita tidak ada. Seharusnya guru itu direkrut karena kebutuhan, dan dinas seharusnya sudah mengetahui kebutuhan guru di sekolah itu apa hingga ke guru mata pelajaran," kata dia.
Kondisi ini juga yang menyebabkan pengangkatan guru-guru honorer di sekolah tidak terkontrol. Setiap kepala sekolah berhak mengangkat guru honorer. Akibatnya, terjadi penumpukan guru dan persoalan dalam pemerataan distribusi beban mengajar bagi guru. (MG14/S-1)
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Dinas Pendidikan Provinsi Lampung harus segera menyusun peta guru di daerah ini untuk mengantisipasi terjadinya pensiun massal guru.
Hal itu dikatakan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unila Bujang Rahman dan anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Ahmad Nyerupa kepada Lampung Post secara terpisah, di Bandar Lampung, Jumat (28-1).
Bujang menyatakan ada beberapa langkah yang harus dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, yaitu membuat pemetaan guru, menyusun rencana pengadaan guru, dan menyiapkan mekanisme penerimaan guru bermutu.
Selama ini, menurut dia, belum ada pemetaan kebutuhan guru secara mendetail. Yang ada hanyalah peta kebutuhan guru secara agregat. Perbandingan guru di Lampung saat ini baru dilihat antara perbandingan jumlah guru dan jumlah siswa, belum kepada perbandingan jumlah guru dan siswa.
Faktanya, Bujang mengatakan ada daerah yang mengalami kekurangan guru, sementara di daerah lain terjadi kelebihan dan penumpukan guru. Itu artinya distribusi pengadaan guru selama ini tidak tersistem dan terencana dengan baik.
Ia menjelaskan perbandingan yang ideal adalah bukan jumlah sekolah dibagi jumlah guru, melainkan jumlah siswa dan jumlah guru. Pendekatan perbandingan yang ideal, yaitu satu orang guru dapat mengajar dua puluh orang siswa.
"Jika perlu peta guru dibuat secara detil per daerah atau bahkan per sekolah. Dengan demikian, akan terlihat daerah mana yang betul-betul kekurangan guru dan kelebihan guru," ujarnya.
Bujang mengatakan jika peta guru sudah dimiliki, barulah rencana pengadaan guru yang tersistem dapat dilakukan. Perencanaan tersistem itu adalah penerimaan guru yang berdasarkan asas supply and demand, permintaan dan penawaran..
"Dengan demikian, akan terjadi sinergi antara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai provider tenaga guru dan Dinas Pendidikan sebagai pengguna tenaga guru yang disesuaikan dengan perbandingan kebutuhan di lapangan," kata dia.
Langkah ketiga, menurut Bujang, adalah penyusunan rencana penerimaan yang baik karena adanya pensiun besar-besaran guru berarti kesempatan untuk membuat babak baru perekrutan guru yang berkualitas dan bermutu baik.
Sementara itu, Ahmad Nyerupa mengatakan tidak adanya pemetaan guru juga menyebabkan ketidaksesuaian penerimaan calon pegawai negeri sipil untuk formasi guru di Lampung. Menurut dia, pembukaan formasi guru di Lampung tidak memiliki dasar yang jelas.
“Apa dasarnya, peta kebutuhan guru saja kita tidak ada. Seharusnya guru itu direkrut karena kebutuhan, dan dinas seharusnya sudah mengetahui kebutuhan guru di sekolah itu apa hingga ke guru mata pelajaran," kata dia.
Kondisi ini juga yang menyebabkan pengangkatan guru-guru honorer di sekolah tidak terkontrol. Setiap kepala sekolah berhak mengangkat guru honorer. Akibatnya, terjadi penumpukan guru dan persoalan dalam pemerataan distribusi beban mengajar bagi guru. (MG14/S-1)
Pensiun Massal Guru Jadi Ancaman
Pendidikan Lampost : Jum'at, 28 Januari 2011
JAKARTA (Lampost): Pensiun massal guru angkatan 1970-an bisa menjadi ancaman jika tak ditangani dengan serius. Masalahnya, beberapa daerah saat ini masih kekurangan guru, sedangkan di daerah lain bisa jadi kelebihan guru.
Pensiun massal ini terjadi karena pengangkatan massal tenaga guru SD dilakukan pemerintah pada 1974. Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor I tahun 1974 guna meningkatan mutu pendidikan dasar proses pengangkatan guru menjadi lebih mudah.
"Perlu ada komitmen serius pemerintah daerah dalam upaya mengatasi ancaman ini, karena saat ini penempatan guru ditangani daerah," kata Baedhowi, mantan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kementerian Pendidikan, Kamis (27-1), seperti dikutip Republika online.
Menurut Pelaksana Tugas Direktorat Menengah ini, distribusi bisa saja dilakukan jika ada kesepakatan antarpemda. Sehingga selain komitmen, ia juga meminta peran aktif dari pemda untuk melakukan distribusi sehingga terjadi pemerataan. Ia menyatakan hingga saat ini pemerataan guru masih cukup timpang, khususnya antara kota dan daerah. "Satu hal yang menghambat pemerataan guru ialah pemetaan yang belum selesai dilakukan pemda," kata dia.
Pemetaan, menurut dia, amat penting untuk menentukkan mana daerah yang kekurangan guru dan mana yang justru amat berlebih. Intinya pemetaan itu harus dilakukan amat serius dan teliti. Ia yakin jika di wilayah kabupaten ataupun desa sampai kekurangan guru, maka terjadi penumpukan guru di kota.
"Jadi daerah tak asal mengajukan kekurangan guru, justru yang harus dilihat mana daerah yang kelebihan guru," kata dia.
Soal formula pengangkatan guru yang dibatasi oleh Pemerintah Pusat, hal ini dilakukan sebagai sistem kontrol agar tidak terjadi penumpukan di satu daerah. Kemudian soal sertifikasi yang dinilai lamban, menurut dia bukannya lamban, melainkan ada guru yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi.
"Sertifikasi sebenarnya berjalan normal dan terus dilakukan hingga kini. Tapi kondisi di lapangan banyak guru yang tidak bisa mengajar selama 24 jam/minggu. Jadi tak memenuhi syarat sertifikasi," kata dia.
Sebelumnya Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengakui bahwa saat ini distribusi guru di daerah tak merata. "Kalau dilihat dari rasio tingkat nasional dan provinsi, itu hampir semuanya bagus-bagus, tapi kalau dilihat lagi di tingkat kabupaten dan kota, akan terlihat lag antardaerah," kata Nuh.
Seperti di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, rasio pembagiannya cukup baik, yaitu 1:18. Artinya, satu guru bisa mengajar pada delapan belas siswa. Akan tetapi jika dilihat di tingkat kabupaten sangat terlihat perbedaan luar biasa. "Di Sabang itu 1:8, tetapi di Aceh jaya 1:55," kata dia.
Selain itu, menurut Nuh, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga akan membuat regulasi khusus untuk distribusi antarprovinsi. "Kami akan push pemerataan dari tingkat provinsi agar tidak lagi provinsi yang kekurangan guru," kata dia.
Menanggapi banyak guru yang akan pensiun, Sulistio, Ketua Umum PGRI menyatakan selama ini masalah persebaran guru menjadi titik rawan dari ancaman pensiun masal ini. "Pesebaran ini menjadi masalah di daerah perdesaan, pinggiran, perbatasan dam swasta kecil," kata dia. Bisa jadi, menurut dia, akan banyak daerah yang akan kekurangan guru pada 2014.
Ia mengingatkan bahwa pihaknya sudah tak lagi menerima bahwa pemerintah hanya bisa bersedih dan mengeluh saja soal itu. "Perlu ada tindakan nyata dari pemerintah, karena yang berhak menekan dan membuat regulasi yang tepat untuk mengatasi hal ini hanya pemerintah," kata dia. (S-1)
JAKARTA (Lampost): Pensiun massal guru angkatan 1970-an bisa menjadi ancaman jika tak ditangani dengan serius. Masalahnya, beberapa daerah saat ini masih kekurangan guru, sedangkan di daerah lain bisa jadi kelebihan guru.
Pensiun massal ini terjadi karena pengangkatan massal tenaga guru SD dilakukan pemerintah pada 1974. Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor I tahun 1974 guna meningkatan mutu pendidikan dasar proses pengangkatan guru menjadi lebih mudah.
"Perlu ada komitmen serius pemerintah daerah dalam upaya mengatasi ancaman ini, karena saat ini penempatan guru ditangani daerah," kata Baedhowi, mantan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kementerian Pendidikan, Kamis (27-1), seperti dikutip Republika online.
Menurut Pelaksana Tugas Direktorat Menengah ini, distribusi bisa saja dilakukan jika ada kesepakatan antarpemda. Sehingga selain komitmen, ia juga meminta peran aktif dari pemda untuk melakukan distribusi sehingga terjadi pemerataan. Ia menyatakan hingga saat ini pemerataan guru masih cukup timpang, khususnya antara kota dan daerah. "Satu hal yang menghambat pemerataan guru ialah pemetaan yang belum selesai dilakukan pemda," kata dia.
Pemetaan, menurut dia, amat penting untuk menentukkan mana daerah yang kekurangan guru dan mana yang justru amat berlebih. Intinya pemetaan itu harus dilakukan amat serius dan teliti. Ia yakin jika di wilayah kabupaten ataupun desa sampai kekurangan guru, maka terjadi penumpukan guru di kota.
"Jadi daerah tak asal mengajukan kekurangan guru, justru yang harus dilihat mana daerah yang kelebihan guru," kata dia.
Soal formula pengangkatan guru yang dibatasi oleh Pemerintah Pusat, hal ini dilakukan sebagai sistem kontrol agar tidak terjadi penumpukan di satu daerah. Kemudian soal sertifikasi yang dinilai lamban, menurut dia bukannya lamban, melainkan ada guru yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi.
"Sertifikasi sebenarnya berjalan normal dan terus dilakukan hingga kini. Tapi kondisi di lapangan banyak guru yang tidak bisa mengajar selama 24 jam/minggu. Jadi tak memenuhi syarat sertifikasi," kata dia.
Sebelumnya Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengakui bahwa saat ini distribusi guru di daerah tak merata. "Kalau dilihat dari rasio tingkat nasional dan provinsi, itu hampir semuanya bagus-bagus, tapi kalau dilihat lagi di tingkat kabupaten dan kota, akan terlihat lag antardaerah," kata Nuh.
Seperti di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, rasio pembagiannya cukup baik, yaitu 1:18. Artinya, satu guru bisa mengajar pada delapan belas siswa. Akan tetapi jika dilihat di tingkat kabupaten sangat terlihat perbedaan luar biasa. "Di Sabang itu 1:8, tetapi di Aceh jaya 1:55," kata dia.
Selain itu, menurut Nuh, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga akan membuat regulasi khusus untuk distribusi antarprovinsi. "Kami akan push pemerataan dari tingkat provinsi agar tidak lagi provinsi yang kekurangan guru," kata dia.
Menanggapi banyak guru yang akan pensiun, Sulistio, Ketua Umum PGRI menyatakan selama ini masalah persebaran guru menjadi titik rawan dari ancaman pensiun masal ini. "Pesebaran ini menjadi masalah di daerah perdesaan, pinggiran, perbatasan dam swasta kecil," kata dia. Bisa jadi, menurut dia, akan banyak daerah yang akan kekurangan guru pada 2014.
Ia mengingatkan bahwa pihaknya sudah tak lagi menerima bahwa pemerintah hanya bisa bersedih dan mengeluh saja soal itu. "Perlu ada tindakan nyata dari pemerintah, karena yang berhak menekan dan membuat regulasi yang tepat untuk mengatasi hal ini hanya pemerintah," kata dia. (S-1)
Langganan:
Postingan (Atom)