Pendanaan PPG Masih Belum Jelas

Pendidikan Lampost : Senin, 28 Februari 2011


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) masih menunggu kejelasan pelaksanaan dan pendanaan pendidikan profesi guru yang dimulai pertengahan tahun ini.

“Banyak yang belum jelas, apakah guru mendaftar langsung ke LPTK atau Dinas Pendidikan. Juga soal biaya, belum ada kepastian siapa yang mendanai,” katan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP) Universitas Lampung Bujang Rahman, Minggu (26-2).

Pihaknya hingga kini masih menunggu kepastian pemerintah, baru menjaring peserta pendidikan profesi guru (PPG). “Jika guru yang harus bayar, kasihan. Nanti hanya guru mampu yang ikut. Ini tidak adil," kata Bujang.

Pendidikan profesi guru hanya bisa diikuti guru-guru dalam jabatan yang masuk database Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Untuk guru SD memenuhi kualifikasi pendidikan D-IV/S-1, PPG enam bulan. Adapun guru SMP/SMA sederajat atau guru bidang studi butuh satu tahun.

Penyelenggaraan PPG untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi guru yang harus tuntas pada 2015. November tahun lalu, tercatat 800 ribu dari 2,6 juta guru yang disertifikasi lewat penilaian berkas (portofolio).

Pelaksanaan sertifikasi lewat penilaian portofolio, juga pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) sekitar sembilan hari dibiayai penuh pemerintah. Untuk PPG guru dalam jabatan, justru guru yang harus membiayai sendiri.

Bujang menjelaskan berdasarkan Kepmendiknas No.126/P/2010 tentang Penetapan LPTK Penyelenggara PPG bagi Guru dalam Jabatan, terdapat 10 program studi di FKIP Universitas Lampung yang ditetapkan sebagai penyelenggara PPG dalam Jabatan tahun 2010—2013, yaitu

Pendidikan Kimia, Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan Fisika, Pendidikan Matematika, Pendidikan Geografi, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, Pendidikan Bahasa Inggris.

Menindaklanjuti Kepmendiknas di atas, FKIP Universitas Lampung telah melaksanakan berbagai persiapan melalui lokakarya yang melibatkan banyak pihak, seperti sekolah, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, pimpinan fakultas, jurusan, dan program studi.

Ia mengatakan lokakarya menghasilkan berbagai macam panduan yang diperlukan untuk penyelenggaraan PPG, antara lain kurikulum, panduan lokakarya SSP, panduan PPL, panduan rekrutmen, instrumen assessment untuk uji kompetensi. "Dapat dikatakan persiapan yang dilakukan sudah mencapai hampir 85 persen, saat ini FKIP Universitas Lampung tinggal menunggu realisasi dari Kementerian Pendidikan Nasional," kata dia. (MG14/S-1)