Mutu SDM Guru Terus Dikeluhkan

Pendidikan Lampost : Sabtu, 15 Januari 2011

Kompetensi Guru

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Minimnya kualitas SDM guru terus dikeluhkan. Ironisnya, yang mengeluhkan itu kalangan guru sendiri, terutama SD. Padahal, pembelajaran di SD sangat penting karena menjadi fondasi pembelajaran di tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Namun, sampai saat ini pemerintah masih terus berkonsentrasi pada pembangunan fisik pendidikan, sedangkan SDM guru lebih banyak terabaikan.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SD Bandar Lampung Nusyirwan Zakki mengatakan sejak tahun lalu hampir tidak ada dana APBD Kota yang dianggarkan untuk peningkatan SDM guru.

"Dana pendidikan masih didominasi untuk pembangunan fisik. Padahal, pembangunan fisik tanpa dibarengi dengan peningkatan SDM tidak akan banyak bermanfaat," kata dia di Bandar Lampung, Jumat (14-1).

Berdasarkan hasil uji kompetensi terhadap 2.583 guru SD di Bandar Lampung yang dilaksanakan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dengan mengerjakan 100 soal gabungan PKn/IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA, hanya ada 1 guru yang lulus.

Untuk memperoleh predikat lulus, guru memang harus memenuhi kriteria kompetensi minimal 80%. Kondisi di luar Kota Bandar Lampung tidak kalah memprihatinkan, jumlah guru yang lulus hanya 1—4 orang. Hasil akhir yang disampaikan LPMP juga mengenaskan, lebih 60% guru SD di Lampung tidak menguasai materi pelajaran.

"Padahal pengusaan konsep oleh guru yang kemudian diajarkan kepada siswa menjadi sangat penting. Sebab, siswa yang memahami konsep akan mampu menghadapi soal apap un," kata Titik Estiningsih, salah satu guru SDN 2 Rawalaut.

Minimnya kualitas guru madrasah ibtidaiah (MI) juga diakui Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama (Mapenda) Kanwil Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, Sartio. Menurut dia, karena lebih dari 90% MI yang ada swasta, sebagian besar dari 20.720 guru di madrasah adalah swasta.

"Persoalan yang kita hadapi ialah banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang mereka miliki atau miss match," kata Sartio. Akibatnya, kualitas pendidikan terutama di madrasah “pinggiran” atau swasta dengan siswa yang sedikit sangat memprihatinkan.

Mengatasi minimnya bantuan dana peningkatan SDM dari pemerintah, Nusyirwan memilih menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sebab, sesuai dengan petunjuk BOS, salah satu penggunaannya adalah untuk peningkatan SDM guru.

Oleh sebab itu, saat penyusunan rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS), dia selalu memasukkan pelatihan dan pendidikan SDM.

"Kami tidak pernah absen mengikutkan guru mengikuti diklat di berbagai lembaga pelatihan, baik diundang maupun tidak," kata dia.

Dia mengatakan sebaiknya kepala sekolah bersama komite sekolah membuat RAPBS sesuai dengan skala prioritas kebutuhan sekolah. "Jika SDM-nya masih sangat memprihatinkan, SDM dulu dibenahi dan secara berangsur-angsur fisik juga diperbaiki," kata dia.

Kemudian mengevaluasi RAPBS bersama komponen masyarakat lain agar BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah. (UNI/S-1)