Kecurangan UN di Lokasi Ujian

Pendidikan Lampost : Kamis, 14 April 2011


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kecurangan pelaksanaan ujian nasional diperkirakan terjadi di lokasi ujian meskipun kemungkinan itu kecil. Pasalnya, pengawasan untuk tingkat satuan pendidikan diperketat dengan banyaknya jumlah paket soal.

Hal itu dikatakan Ketua Pelaksana Harian Pengawasan Ujian Nasional untuk Provinsi Lampung, Budi Kustoro, di ruang kerjanya, lantai V Gedung Rektorat Universitas Lampung, Rabu (13-4).

Menurut dia, dengan jumlah soal sebanyak lima paket, kecurangan sulit terjadi jika mengharapkan bocoran soal. Sebab, satu anak harus memiliki lima kunci jawaban.

Selain itu, soal dibagikan secara random. Artinya, anak tidak akan tahu mendapat paket soal yang mana. “Jika ada desas-desus soal bocor, saya pikir itu hanya ulah pihak tertentu yang mau ambil keuntungan," kata dia.

Menurut Budi, modus lama dengan melempar soal setelah dibagikan keluar sekolah untuk diperbanyak dan dikerjakan oleh tim sukses, kini tidak mungkin bisa karena terbatasnya soal dan tidak mungkin kelima limanya dioper keluar.

Selain itu, Budi menjelaskan dalam satu kelas terdiri dari 20 siswa, dalam satu ruangan hanya akan ada empat soal untuk setiap. Jika dalam satu lokal terdapat satu paket yang dikerjakan lebih dari empat orang, itu berarti ada persoalan.

Mengenai kredibilitas percetakan, Budi menyatakan Provinsi Lampung memperoleh tempat percetakan yang kredibel di Kudus, Jawa Tengah.

Rp587 Miliar

Terpisah, Kepala Balitbang Kemendiknas Mansyur Ramli di Media Informasi, Gedung Kemendiknas, Jakarta, kemarin, mengatakan anggaran penyelenggaraan ujian nasional dan ujian kesetaraan tahun ini Rp587 miliar. Soal-soal ujian nasional telah dicetak dan siap didistribusikan. "Tetapi jangan kaget, ini bukan untuk SMA saja, tetapi untuk semua."

Mansyur memerinci angka tersebut digunakan untuk biaya penyelenggaraan UN SMP, MTs, SMPLB, SMA, madrasah tsanawiah, SMALB dan SMK, yang mencapai Rp353 miliar.

Untuk pengawasan Rp67 miliar, penyelenggaraan UN SD totalnya Rp 62 miliar. "Itu mendapat bantuan dari provinsi," ujarnya.

Selanjutnya untuk ujian kesetaraan gelombang paket A, B, dan C Rp68 miliar. Selebihnya, Rp37 miliar untuk koordinasi dari pusat ke provinsi dan daerah-daerah. "Masalah percetakan sudah dalam tahap percetakan dan beberapa sudah didistribusikan," kata Mansyur.

Ia mengaku ada kendala dalam hal percetakan, seperti daerah yang cukup jauh. "Misalnya untuk Aceh, soal dicetak di Ciawi. Jawa Timur, dicetak di Jakarta. Begitu pula Sumatera Barat yang soalnya dicetak di Jakarta. Kami berharap kawan-kawan dari perguruan tinggi dan pihak kepolisian bisa mengawal pendistribusian sampai ke daerah tujuan," kata dia.

Per 12 April 2011, jumlah sekolah yang menyelenggarakan UN untuk SD, MI, dan SDLB ada 163.490 sekolah dengan 4.249.367 siswa. SMP, MTs, SMPLB ada 4.7369 sekolah dengan 3.716.596 siswa. SMA, madrasah tsanawiah, SMA LB, SMK ada 25.656 sekolah dengan 2.442.599 siswa. (MG-14/S-1)