Pendidikan Lampost : Senin, 28 Februari 2011
MEDAN (Lampost): Kementerian Agama mengupayakan pendidikan gratis tingkat madrasah untuk meringankan beban pendidikan bagi siswa serta peningkatan kualitas pendidikan.
"Saat ini kami sedang menginventarisasi jumlah siswa dan jumlah sekolah sehingga program tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah," kata Menteri Agama Suryadharma Ali di Medan, pecan lalu.
Meskipun tidak menjelaskan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut, ia optimistis hal itu akan terlaksana dengan baik dan diupayakan tahun ini bisa berjalan. "Data siswa yang valid sangat berhubungan dengan efisiensi anggaran pendidikan," kata dia.
Ia mengatakan pendidikan madrasah secara gratis merupakan upaya serius Kementerian Agama dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan agama dan keagamaan. Sekaligus melakukan upaya meringankan beban pendidikan bagi siswa maupun di lembaga pendidikan agama. Program tersebut dilaksanakan seiring dengan meningkatnya anggaran pendidikan yang diberikan pemerintah sehingga Kementerian Agama harus menyelaraskan dengan kebutuhan pendidikan.
Terlebih lagi Mendiknas Muh. Nuh akan memasukkan anggaran pendidikan yang diselenggarakan umat Islam atau madrasah dalam APBN 2011. "Kementerian Agama akan melaksanakan program ini dengan sebaik mungkin dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga dapat tepat sasaran," kata dia.
Pada kesempatan itu, ia juga meminta kepala kantor Kementerian Agama untuk membantu memberikan data yang valid mengenai jumlah siswa dan sekolah dari tingkat madrasah ibtidaiah (setingkat SD), MTs (SMP), dan aliyah (SMA), sehingga besaran anggaran yang akan dialokasikan dapat direncanakan dengan lebih baik. "Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia," kata dia. (S-2)
Tampilkan postingan dengan label Sekolah Gratis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sekolah Gratis. Tampilkan semua postingan
Selasa, 01 Maret 2011
Kamis, 24 Februari 2011
Jual LKS, Wali Kota Ancam Copot Kepsek
Ruwa Jurai Lampost : Kamis, 24 Februari 2011
METRO (Lampost): Wali Kota Metro Lukman Hakim akan mengganti kepala sekolah yang kedapatan melakukan menjual buku lembar kerja siswa (LKS) di sekolah.
"Ini tidak bisa lagi ditoleransi karena membebani orang tua dan menjadi keluhan masyarakat," kata Lukman di Gedung wanita di sela-sela Musda PAN, Selasa (22-2).
Lukman mengaku kesal ulah pihak sekolah yang kerap memanfaatkan sekolahnya sebagai ajang bisnis. "Kami ganti, kalau perlu berhentikan saja kepala sekolahnya," kata dia.
Hal itu dikatakan Lukman menyusul adanya dua sekolah, SDN 1 dan SDN 5, yang diketahui menjual LKS. Lukman sudah mengecek dan memberikan instruksi tegas kepada Dinas Pendidikan. "Saya tidak mau tahu. Jangan ada lagi sekolah yang menjual LKS," kata dia.
Seharusnya, kata dia, LKS itu menjadi tanggung jawab guru, bukan bisnis. "Ini sudah menyalahi. Penjual LKS akan kami tindak tegas," kata dia.
Lukman juga mengatakan kegiatan belajar mengajar di sekolah tak harus dikotori ulah oknum kepala sekolah atau guru yang memanfaatkan menjadi tempat bisnis. Akibatnya, para orang tua merasa terbebani. Apalagi, bagi orang tua yang kurang mampu.
Selain itu, tugas guru juga jadi keenakan. Sejumlah keterangan yang dihimpun Lampung Post dalam setahun orang tua murid terbebani harus mengeluarkan kocek untuk pembelian buku di sekolahnya. Nilainya mencapai Rp200 ribu, termasuk LKS.
Siswa terkesan dipaksa harus selalu ganti buku. Diduga, LKS memberikan keuntungan kepada guru dan kepala sekolah dengan nilai cukup tinggi. Sebab, mereka mendapatkan komisi di atas 30% dari penerbit. (CAN/D-3)
METRO (Lampost): Wali Kota Metro Lukman Hakim akan mengganti kepala sekolah yang kedapatan melakukan menjual buku lembar kerja siswa (LKS) di sekolah.
"Ini tidak bisa lagi ditoleransi karena membebani orang tua dan menjadi keluhan masyarakat," kata Lukman di Gedung wanita di sela-sela Musda PAN, Selasa (22-2).
Lukman mengaku kesal ulah pihak sekolah yang kerap memanfaatkan sekolahnya sebagai ajang bisnis. "Kami ganti, kalau perlu berhentikan saja kepala sekolahnya," kata dia.
Hal itu dikatakan Lukman menyusul adanya dua sekolah, SDN 1 dan SDN 5, yang diketahui menjual LKS. Lukman sudah mengecek dan memberikan instruksi tegas kepada Dinas Pendidikan. "Saya tidak mau tahu. Jangan ada lagi sekolah yang menjual LKS," kata dia.
Seharusnya, kata dia, LKS itu menjadi tanggung jawab guru, bukan bisnis. "Ini sudah menyalahi. Penjual LKS akan kami tindak tegas," kata dia.
Lukman juga mengatakan kegiatan belajar mengajar di sekolah tak harus dikotori ulah oknum kepala sekolah atau guru yang memanfaatkan menjadi tempat bisnis. Akibatnya, para orang tua merasa terbebani. Apalagi, bagi orang tua yang kurang mampu.
Selain itu, tugas guru juga jadi keenakan. Sejumlah keterangan yang dihimpun Lampung Post dalam setahun orang tua murid terbebani harus mengeluarkan kocek untuk pembelian buku di sekolahnya. Nilainya mencapai Rp200 ribu, termasuk LKS.
Siswa terkesan dipaksa harus selalu ganti buku. Diduga, LKS memberikan keuntungan kepada guru dan kepala sekolah dengan nilai cukup tinggi. Sebab, mereka mendapatkan komisi di atas 30% dari penerbit. (CAN/D-3)
Siswa Miskin Gratis Daftar SNMPTN
Pendidikan Lampost : Rabu, 23 Februari 2011
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Panitia seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN), baik jalur tulis maupun undangan, membebaskan siswa miskin dari biaya pendaftaran. Jika lulus, mereka akan diproyeksikan untuk menerima beasiswa Bidik Misi 2011.
Ketua Pelaksana Panitia Lokal SNMPTN Undangan dan Tulis Provinsi Lampung Hasriadi Mat Akin mengatakan hal itu di ruang kerjanya, lantai II Gedung Rektorat Universitas Lampung, Selasa (22-2).
"Mereka yang tergolong siswa miskin jangan khawatir. Mereka dapat mendaftarkan diri untuk menjadi peserta SNMPTN tulis dan undangan tanpa dikenai biaya pendaftaran karena Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang akan menanggung biayanya," kata dia.
Mengenai prosedurnya, kata Hasriadi, ada di website panitia SNMPTN 2011. Siswa tidak bisa mendaftarkan diri secara pribadi, tetapi melalui rekomendasi sekolah. Sekolah nantinya yang akan mengajukan pendaftaran kepada panitia pusat dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menjelaskan biaya pendaftaran SNMPTN jalur undangan tahun 2011 sebesar Rp175 ribu, biaya jalur tulis Rp150 ribu/peserta untuk kelompok IPA dan IPS. Sedang untuk kelompok IPC (IPA+IPS) Rp175 ribu/peserta. Biaya tersebut disetor ke Bank Mandiri. Biaya yang sudah disetor tersebut tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apa pun.
"Namun agar mereka memperoleh beasiswa Bidik Misi dan terbebas dari biaya kuliah, mereka harus lolos dulu baik dari SNMPTN undangan maupun SNMPTN tulis karena yang dilihat pertama kali adalah kemampuan akademik, bukan kondisi ekonominya," kata Hasriadi.
Sayangnya, kata Hasriadi, berdasarkan pengalaman tahun lalu pada program beasiswa Bidik Misi 2010 justru banyak siswa miskin yang tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan pemerintah. Banyak calon penerima beasiswa yang gagal menembus SNMPTN.
"Tahun lalu kami meminta SMA sederajat di provinisi ini untuk merekomendasikan siswa miskin di sekolahnya yang memiliki ranking 1 hingga 10. Terdatalah 470 peserta, ternyata dari jumlah tersebut hanya 60 orang yang lolos SNMPTN sedangkan sisanya gagal," ujarnya.
Berdasarkan ketentuan beasiswa Bidik Misi yang diunduh di website Dikti diketahui sasaran beasiswa adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat tahun 2010 dan 2011 yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi.
Bantuan biaya pendidikan diberikan sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima di perguruan tinggi selama 8 (delapan) semester untuk program diploma IV dan S-1, dan selama 6 (enam) semester untuk program diploma III. Untuk program studi yang memerlukan pendidikan keprofesian atau sejenis, perpanjangan pendanaan diupayakan oleh perguruan tinggi penyelenggara.
Harga satuan bantuan biaya pendidikan tahun 2011 adalah sebesar Rp6 juta/mahasiswa/semester yang terdiri atas bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh PTP (perguruan tinggi pengelola). Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (MG14/S-2)
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Panitia seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN), baik jalur tulis maupun undangan, membebaskan siswa miskin dari biaya pendaftaran. Jika lulus, mereka akan diproyeksikan untuk menerima beasiswa Bidik Misi 2011.
Ketua Pelaksana Panitia Lokal SNMPTN Undangan dan Tulis Provinsi Lampung Hasriadi Mat Akin mengatakan hal itu di ruang kerjanya, lantai II Gedung Rektorat Universitas Lampung, Selasa (22-2).
"Mereka yang tergolong siswa miskin jangan khawatir. Mereka dapat mendaftarkan diri untuk menjadi peserta SNMPTN tulis dan undangan tanpa dikenai biaya pendaftaran karena Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang akan menanggung biayanya," kata dia.
Mengenai prosedurnya, kata Hasriadi, ada di website panitia SNMPTN 2011. Siswa tidak bisa mendaftarkan diri secara pribadi, tetapi melalui rekomendasi sekolah. Sekolah nantinya yang akan mengajukan pendaftaran kepada panitia pusat dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menjelaskan biaya pendaftaran SNMPTN jalur undangan tahun 2011 sebesar Rp175 ribu, biaya jalur tulis Rp150 ribu/peserta untuk kelompok IPA dan IPS. Sedang untuk kelompok IPC (IPA+IPS) Rp175 ribu/peserta. Biaya tersebut disetor ke Bank Mandiri. Biaya yang sudah disetor tersebut tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apa pun.
"Namun agar mereka memperoleh beasiswa Bidik Misi dan terbebas dari biaya kuliah, mereka harus lolos dulu baik dari SNMPTN undangan maupun SNMPTN tulis karena yang dilihat pertama kali adalah kemampuan akademik, bukan kondisi ekonominya," kata Hasriadi.
Sayangnya, kata Hasriadi, berdasarkan pengalaman tahun lalu pada program beasiswa Bidik Misi 2010 justru banyak siswa miskin yang tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan pemerintah. Banyak calon penerima beasiswa yang gagal menembus SNMPTN.
"Tahun lalu kami meminta SMA sederajat di provinisi ini untuk merekomendasikan siswa miskin di sekolahnya yang memiliki ranking 1 hingga 10. Terdatalah 470 peserta, ternyata dari jumlah tersebut hanya 60 orang yang lolos SNMPTN sedangkan sisanya gagal," ujarnya.
Berdasarkan ketentuan beasiswa Bidik Misi yang diunduh di website Dikti diketahui sasaran beasiswa adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat tahun 2010 dan 2011 yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi.
Bantuan biaya pendidikan diberikan sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima di perguruan tinggi selama 8 (delapan) semester untuk program diploma IV dan S-1, dan selama 6 (enam) semester untuk program diploma III. Untuk program studi yang memerlukan pendidikan keprofesian atau sejenis, perpanjangan pendanaan diupayakan oleh perguruan tinggi penyelenggara.
Harga satuan bantuan biaya pendidikan tahun 2011 adalah sebesar Rp6 juta/mahasiswa/semester yang terdiri atas bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh PTP (perguruan tinggi pengelola). Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (MG14/S-2)
Madrasah Gratis Diberlakukan Tahun ini
Pendidikan Lampost : Rabu, 23 Februari 2011
BIAYA PENDIDIKAN
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Madrasah gratis akan mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru 2011—2012 atau Agustus tahun ini. Namun, besarnya biaya yang dibebaskan tergantung pada kemampuan keuangan daerah masing-masing.
Menteri Agama Suryadharma Ali mengungkapkan hal itu akhir pekan lalu, usai membuka gebyar lomba Pramuka Madaliansa IV di MAN 1 Bandar Lampung.
"Saat ini kami masih mengkaji berapa biaya yang dibutuhkan untuk menggratiskan biaya pendidikan di madrasah pada semua tingkatan," kata Suryadharma usai mencanangkan penanaman 1 miliar pohon.
Dia mengatakan terkait pemberlakuan madrasah gratis, pihaknya meminta kepada semua Kanwil untuk mengkaji berapa dana yang dibutuhkan untuk membiayai pendidikan di madrasah. "Jadi gratisnya akan disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing," kata dia.
Menurut Suryadharma, pihaknya akan mengkaji apakah madrasah gratis hanya akan diberlakukan di Indonesia timur, atau hanya gratis setengahnya saja, atau hanya untuk daerah terpencil. Semua itu sangat tergantung pada dana yang tersedia.
"Jadi pemberlakuannya sangat tergantung pada berapa dana yang tersedia. Yang jelas, sebelum tahun ajaran baru 2011—2012, madrasah gratis akan kami berlakukan," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan potensi pembiayaan madrasah gratis ada karena anggaran pendidikan dalam APBN itu berlangsung selama dua tahun. Sebab pendidikan itu dimulai Juni sehingga bisa untuk dua kali APBN.
Dia memohon kerja sama Pemprov sebab 91,5 persen madrasah itu madrasah swasta dan hanya 8,5 persen madrasah negeri. Artinya, 91,5 persen itu perjuangan ulama dan tanpa perjuangan itu akan banyak masyarakat yang buta huruf.
Karena itu, sangat tepat bila pemerintah menghargai jasa mereka dengan madrasah gratis. "Saya juga minta DPR/DPRD mendukung program madrasah gratis dengan persetujuan anggaran untuk itu. Kami sendiri menerima APBN Rp31 triliun dan Rp27 triliun di antaranya untuk pendidikan agama," kata Menteri Agama. (UNI/S-2)
BIAYA PENDIDIKAN
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Madrasah gratis akan mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru 2011—2012 atau Agustus tahun ini. Namun, besarnya biaya yang dibebaskan tergantung pada kemampuan keuangan daerah masing-masing.
Menteri Agama Suryadharma Ali mengungkapkan hal itu akhir pekan lalu, usai membuka gebyar lomba Pramuka Madaliansa IV di MAN 1 Bandar Lampung.
"Saat ini kami masih mengkaji berapa biaya yang dibutuhkan untuk menggratiskan biaya pendidikan di madrasah pada semua tingkatan," kata Suryadharma usai mencanangkan penanaman 1 miliar pohon.
Dia mengatakan terkait pemberlakuan madrasah gratis, pihaknya meminta kepada semua Kanwil untuk mengkaji berapa dana yang dibutuhkan untuk membiayai pendidikan di madrasah. "Jadi gratisnya akan disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing," kata dia.
Menurut Suryadharma, pihaknya akan mengkaji apakah madrasah gratis hanya akan diberlakukan di Indonesia timur, atau hanya gratis setengahnya saja, atau hanya untuk daerah terpencil. Semua itu sangat tergantung pada dana yang tersedia.
"Jadi pemberlakuannya sangat tergantung pada berapa dana yang tersedia. Yang jelas, sebelum tahun ajaran baru 2011—2012, madrasah gratis akan kami berlakukan," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan potensi pembiayaan madrasah gratis ada karena anggaran pendidikan dalam APBN itu berlangsung selama dua tahun. Sebab pendidikan itu dimulai Juni sehingga bisa untuk dua kali APBN.
Dia memohon kerja sama Pemprov sebab 91,5 persen madrasah itu madrasah swasta dan hanya 8,5 persen madrasah negeri. Artinya, 91,5 persen itu perjuangan ulama dan tanpa perjuangan itu akan banyak masyarakat yang buta huruf.
Karena itu, sangat tepat bila pemerintah menghargai jasa mereka dengan madrasah gratis. "Saya juga minta DPR/DPRD mendukung program madrasah gratis dengan persetujuan anggaran untuk itu. Kami sendiri menerima APBN Rp31 triliun dan Rp27 triliun di antaranya untuk pendidikan agama," kata Menteri Agama. (UNI/S-2)
Rabu, 12 Januari 2011
Siswa Madrasah Bebas Pungutan
Pendidikan Lampost : Rabu, 12 Januari 2011
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kementerian Agama membebaskan semua pungutan siswa madrasah negeri dan swasta mulai tahun ajaran 2011—2012.
"Saya mewacanakan dan menginginkan mulai tahun ajaran baru 2011 semua biaya pendidikan di madrasah dari MI hingga MA ditiadakan," kata Menteri Agama Suryadharma Ali di depan seratusan pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, di Telukbetung, Selasa (11-1).
Selain kepala Kantor Kementerian Agama seluruh kabupaten/kota dan kepala madrasah, juga hadir Sekretaris Provinsi Lampung Hanan Razak, Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N., Rektor IAIN Mohammad Mukri, dan Ketua STAIN Metro Syarifudin Basyar.
Untuk mewujudkan hal itu, menurut Suryadharma Ali, Pemerintah Pusat sendiri tentu tidak mampu. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah daerah kabupaten dan kota mengkaji dan membantu pelaksanaan program tersebut.
"Setiap tahun anggaran pendidikan selalu meningkat. Oleh sebab itu dengan dukungan Pemerintah Pusat dan daerah saya berharap pendidikan gratis bisa diwujudkan agar rakyat menikmati naiknya anggaran pendidikan," ujarnya.
Menurut Suryadharma, selama ini pemerintah daerah belum memberi dukungan penuh kepada madrasah. Sebab, umumnya pemerintah daerah menganggap madrasah merupakan sekolah agama di bawah Kantor Kementerian Agama sehingga menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
"Anggapan itu tidak sepenuhnya benar, pemerintah daerah juga harus merasa memiliki madrasah. Jangan bedakan madrasah dengan sekolah umum, saya berharap pemerintah daerah memberikan dukungan yang sama antara sekolah umum dan madrasah," kata dia.
Untuk itu, Suryadharma meminta agar pemerintah Provinsi Lampung dan seluruh kabupaten/kota di Lampung segera mengkaji berapa besaran biaya yang dibutuhkan untuk membebaskan siswa madrasah dari segala pungutan termasuk pungutan sukarela.
Haji
Sementara itu terkait penyelenggaraan haji, Suryadharma mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Tahun depan pihaknya akan berupaya agar 100 persen jemaah asal Indonesia berada di ring I atau jarak terjauh dengan Masjidil Haram adalah 2 km.
"Tahun 2010 Pemerintah Provinsi Lampung meminta izin agar Lampung dijadikan embarkasi antara. Dan, itu sudah kami kabulkan, semoga dengan dijadikannya Lampung sebagai embarkasi antara, pelayanan kepada jemaah makin meningkat," kata dia.
Menurut Suryadharma, sebaik apa pun pelayanan haji, akan selalu ada masalah dan keluhan. Sebab, situasi dan kondisi di Tanah Suci berbeda dengan situasi di Tanah Air. Dia mencontohkan, untuk istirahat di maktab yang menampung 8—20 orang, tentu ada banyak keinginan.
"Kalau setiap jamaah ingin tinggal di satu kamar, mereka bisa menginap di hotel berbintang lima. Namun, biaya hajinya bisa mencapai 10 ribu dolar," ujar Menteri Agama. (UNI/S-1)
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kementerian Agama membebaskan semua pungutan siswa madrasah negeri dan swasta mulai tahun ajaran 2011—2012.
"Saya mewacanakan dan menginginkan mulai tahun ajaran baru 2011 semua biaya pendidikan di madrasah dari MI hingga MA ditiadakan," kata Menteri Agama Suryadharma Ali di depan seratusan pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, di Telukbetung, Selasa (11-1).
Selain kepala Kantor Kementerian Agama seluruh kabupaten/kota dan kepala madrasah, juga hadir Sekretaris Provinsi Lampung Hanan Razak, Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N., Rektor IAIN Mohammad Mukri, dan Ketua STAIN Metro Syarifudin Basyar.
Untuk mewujudkan hal itu, menurut Suryadharma Ali, Pemerintah Pusat sendiri tentu tidak mampu. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah daerah kabupaten dan kota mengkaji dan membantu pelaksanaan program tersebut.
"Setiap tahun anggaran pendidikan selalu meningkat. Oleh sebab itu dengan dukungan Pemerintah Pusat dan daerah saya berharap pendidikan gratis bisa diwujudkan agar rakyat menikmati naiknya anggaran pendidikan," ujarnya.
Menurut Suryadharma, selama ini pemerintah daerah belum memberi dukungan penuh kepada madrasah. Sebab, umumnya pemerintah daerah menganggap madrasah merupakan sekolah agama di bawah Kantor Kementerian Agama sehingga menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
"Anggapan itu tidak sepenuhnya benar, pemerintah daerah juga harus merasa memiliki madrasah. Jangan bedakan madrasah dengan sekolah umum, saya berharap pemerintah daerah memberikan dukungan yang sama antara sekolah umum dan madrasah," kata dia.
Untuk itu, Suryadharma meminta agar pemerintah Provinsi Lampung dan seluruh kabupaten/kota di Lampung segera mengkaji berapa besaran biaya yang dibutuhkan untuk membebaskan siswa madrasah dari segala pungutan termasuk pungutan sukarela.
Haji
Sementara itu terkait penyelenggaraan haji, Suryadharma mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Tahun depan pihaknya akan berupaya agar 100 persen jemaah asal Indonesia berada di ring I atau jarak terjauh dengan Masjidil Haram adalah 2 km.
"Tahun 2010 Pemerintah Provinsi Lampung meminta izin agar Lampung dijadikan embarkasi antara. Dan, itu sudah kami kabulkan, semoga dengan dijadikannya Lampung sebagai embarkasi antara, pelayanan kepada jemaah makin meningkat," kata dia.
Menurut Suryadharma, sebaik apa pun pelayanan haji, akan selalu ada masalah dan keluhan. Sebab, situasi dan kondisi di Tanah Suci berbeda dengan situasi di Tanah Air. Dia mencontohkan, untuk istirahat di maktab yang menampung 8—20 orang, tentu ada banyak keinginan.
"Kalau setiap jamaah ingin tinggal di satu kamar, mereka bisa menginap di hotel berbintang lima. Namun, biaya hajinya bisa mencapai 10 ribu dolar," ujar Menteri Agama. (UNI/S-1)
Langganan:
Postingan (Atom)