Pemerintah Janji Palsu Evaluasi RSBI dan WCU

Pendidikan Lampost : Selasa, 4 Januari 2011

SEKOLAH INTERNASIONAL

JAKARTA (Lampost): Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah menepati janji mengevaluasi program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI)/sekolah bertaraf internasional (SBI) dan WCU (world class university).

"RSBI/SBI dan WCU bukan sekadar persoalan komersialisasi dan diskriminasi dalam bidang pendidikan. Lebih dari itu program ini akan membuat pendidikan kita disfungsional dan mengancam aspek paling strategis dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yaitu sumber daya kepemimpinan nasional," kata Ketua Umum PGRI Sulistiyo di Jakarta, Senin (3-12).

Ia mengungkapkan RSBI/SBI dan WCU pada 2010 dinyatakan dievaluasi. "Sampai akhir tahun ini kami belum diberitahu apa hasilnya. Pemerintah seolah tak berdaya menghadapi gagasan liberalisasi pendidikan ini," kata Sulistiyo.

ia menambahkan UU BHP telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi kemudian pemerintah membuat PP Nomor 66/2010 untuk menyalurkan "syahwat" komersial dalam dunia pendidikan.

Menurutnya, dengan menetapkan standar internasional sesungguhnya kita diperbudak oleh kekuatan global yang memaksa kita memandang keluar (outward looking) dan mengabaikan berbagai kepentingan nasional. Dunia pendidikan harus melayani apa yang menjadi kebutuhan pemangku kepentingannya.

Akibat kebijakan ini akan membuat upaya pendidikan kita semakin "tak nyambung" (mismatch) dengan kebutuhan. Semakin tingginya angka pengangguran terdidik adalah gejala yang menunjukkan fenomena ketidakselarasan ini.

"Sepanjang 2010 tidak kita saksikan "gereget" Kemdiknas dan jajarannya untuk mengatasi persoalan ini. Bahkan terkesan ada semacan ketidakberanian berhadapan dengan kekuatan-kekuatan pendukung komersialisasi ini," kata Sulistiyo.

Selain menyoal RSBI, PGRI juga menolak keras iklan dan sponsor rokok pada kegiatan pendidikan di sekolah, kampus, dan juga pada kegiatan yang melibatkan siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya.

"Kami meminta Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama melarang segala bentuk iklan dan sponsor rokok pada dunia pendidikan di Indonesia," kata dia.

Ia menjelaskan hasil survei tentang merokok dapat diketahui bahwa jumlah perokok dari waktu ke waktu semakin meningkat terutama kalangan generasi muda. Semakin meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk merokok tidak terlepas dari pengaruh iklan atau sponsor tentang rokok (sebesar 93,9%).

Fenomena kuatnya pengaruh iklan terhadap perilaku merokok khususnya remaja telah ditunjukan oleh hasil survei yang dilakukan Koalisi untuk Indonesia Sehat (KuIS).

Merokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan juga mengancam generasi bangsa pada masa datang. Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia mengatakan mengisap 1-9 batang rokok sehari meningkatkan resiko kanker paru 4,6 kali lipat dibanding tidak merokok. WHO menyatakan asap rokok, sekecil apa pun jumlahnya sangat berbahaya.

"Berdasarkan hal itu, kami berpendapat bahwa kegiatan pendidikan di Indonesia harus bebas dari iklan dan sponsor rokok agar peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan tidak terpengaruh untuk merokok serta tujuan pendidikan yang antara lain menghasilkan peserta didik yang sehat dapat tercapai dengan baik," ujarnya. (S-1)

PENDIDIKAN AGAMA ATASI KRITIS AKHLAK

Pendidikan Lampost : Selasa, 4 Januari 2011

HARI BAKTI KEMENTERIAN AGAMA

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pendidikan agama diharapkan mampu mengatasi persoalan bangsa seperti krisis akhlak. Sebab, melalui pendidikan keagamaan akan terbangun akhlak dan pribadi mulia.

Menteri Agama Suryadharma Ali mengungkapkan hal itu dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Plt. Sekprov Lampung Hanan A. Razak dalam upacara hari amal bakti (HAB) Kantor Kementerian Agama Lampung yang ke-65.

Kegiatan berlangsung di halaman kantor setempat dengan inspektur upacara Hanan Razak. Kegiatan dihadiri para pejabat di lingkungan Kemenag se-Provinsi Lampung dan para kepala madrasah, rektor IAIN, dan siswa madrasah.

Dalam sambutannya, Surya Dharma Ali mengatakan pemberdayaan lembaga pendidikan agama dan peningkatan kualitas pendidikan keagamaan telah mengalami banyak banyak kemajuan seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Dia mengatakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan, pihaknya memberikan kontribusi melalui pemberdayaan rumah ibadah sebagai pusat kegiatan sosial kemasyarakatan. Kemenag bersama dinas instansi terkait juga mengembangkan kebijakan di bidang pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf serta dana sosial keagamaan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi masalah kemiskinan.

Dalam upacara kemarin, pemerintah melalui Plt. Sekprov memberikan 93 penghargaan satya lencana karya satya pengabdiaan selama 10, 20, dan 30 tahun. Salah satu pejabat yang menerima penghargaan tersebut Kakanwil Kemenag Lampung Sya'roni Ma'shum.

Usai upacara, siswa MTsN 1 Tanjungkarang menampilkan tim drumben Bahana Dina Wadhitra yang memukau penonton. Kemudian, para pejabat mengadakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan. (UNI/S-1)

Gagal UN Mengulang Tahun Depan

Pendidikan Lampost : Senin, 3 Januari 2011
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Ujian nasional (UN) tahun 2011 tanpa ujian ulangan. Ini berarti siswa yang tidak lulus UN harus mengikuti UN paket atau mengulang satu tahun untuk mengikuti UN kembali.

Kepala Kantor Kementerian Agama Lampung Sya'roni Ma'shum mengungkapkan hal itu saat konferensi pers Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama yang ke-65 di aula kantor setempat, Jumat (31-12).

"Sampai saat ini kami masih menunggu surat edaran dari Kemendiknas tentang pelaksanaan UN. Namun, berdasarkan sosilasasi beberapa waktu lalu, tahun ini dipastikan tidak ada UN ulangan," kata Sya'roni didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Abdurahman dan pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Lampung.

Hadir pada kegiatan tersebut, antara lain Kasubag Hukmas Istutiningsih, Kabid Pembinaan Haji, Zakat, dan Wakaf Nadhori Mauli, Kabid Pekapontren Suhaili, dan Kabid Urais Marsum.

Sya'roni mengatakan formulasi kelulusan tahun ini juga berbeda dengan tahun sebelumnya. "Kalau dulu hasil UN sendiri yang menentukan kelulusan siswa, tapi pada 2011 dikombinasikan antara UN dan prestasi sekolah," ujarnya.

Formula yang digunakan adalah menggabungkan 60 persen hasil UN ditambah 40 persen prestasi sekolah terdiri dari nilai ujian dan rapor.

Nilai setiap mata pelajaran minimum 4,00. "Bobot penilaian UN lebih tinggi karena jika prestasi sekolah yang lebih tinggi akan sulit sebab tidak semua sekolah memiliki akreditasi dan kualitas yang sama," kata Mendiknas.

Bagi siswa yang tidak lulus UN dapat mengikuti ujian paket C untuk tingkat SMA dan SMK serta paket B untuk tingkat SMP sebab tidak diadakan lagi UN ulang.

UN yang dilaksanakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dan menjadi pemetaan mutu program satuan pendidikan secara nasional. UN juga bermanfaat sebagai pintu masuk untuk pembinaan dan perbaikan mutu pendidikan, baik di tingkat satuan pendidikan maupun nasional.

Di samping itu, dengan diadakannya UN akan mendorong motivasi belajar siswa serta mendorong peningkatan mutu proses belajar-mengajar.

65 Tahun

Hari ini (3-1) Kantor Kementerian Agama Lampung memperingati HUT ke-65. Beberapa peran strategis yang dilaksanakan, antara lain peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, pembinaan kerukunan umat beragama, pendidikan agama dan keagamaan, serta mengawal akhlak dan moral bangsa.

Sya'roni menjelaskan tema HAB kali ini Kerja keras mewujudkan Kementerian Agama yang bersih dan berwibawa. Sedang slogan HAB kali ini adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas.

Menurut Sya'roni, selama 2010 pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan, seperti peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, peningkatan kualitas pendidikan keagamaan terdiri dari madrasah dan pondok presntren, peningkatan kualitas pelayanan haji, peningkatan tata kelola pemerintahan, dan pelayanan keagamaan. (UNI/S-1)

Berjudi di Lepau Tuak, 3 Pelajar Diringkus

Ruwa Jurai Lampost : Senin, 3 Januari 2011

KARTARAHARJA (Lampost): Tiga tersangka judi kartu yang masih berstatus pelajar SMP, di Dusun Semarang, Kampung Kartaraharja, Tulangbawang Udik, Tulangbawang Barat, Minggu (2-1), berhasil diamankan anggota polsek setempat.

Ketiga warga tu diamankan di salah satu lepau tuak di Kampung Kartaraharja. Selain mengamankan ketiga tersangka; Ru, Ba, dan An, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa kartu dan uang yang diduga sebagai taruhan.

Menurut keterangan warga, ketiga tersangka ditangkap saat berjudi kartu di sebuah lepau tuak. Di lokasi itu, selain tempat nongkrong, juga diduga dijadikan lokasi perjudian.

"Tiga pemuda yang ditangkap anggota polsek itu sedang berjudi. Di lokasi itu sering digunakan tempat perjudian kartu. Baru kali ini polisi berani menggerebek lepau tuak itu," kata seorang warga, yang tak mau namanya disebut.

Kapolsek Tulangbawang Udik AKP Iswan Syahri membenarkan penangkapan tersebut. Namun, kata dia, polisi tidak melakukan penyidikan terhadap kasus itu.

Sebab, semua pelaku merupakan siswa SMP di Kampung setempat. "Ketiganya tidak kami sidik dan kami serahkan untuk dilakukan pembinaan oleh orang tua mereka," kata dia.

Kapolsek juga membenarkan adanya laporan dari warga bahwa di lokasi tersebut sering dijadikan tempat perjudian. Setelah melakukan pengintaian, kemarin, anggotanya berhasil menangkap pelaku. "Karena masih pelajar, terpaksa mereka kami lepas," kata dia. (CK-6/D-3)

MASALAH KITA MENTALITAS

Lampost : Minggu, 2 Januari 2011

WAWANCARA

RIDWAN BAHARTA
Direktur Politeknik Negeri Lampung



Budaya masyarakat Indonesia yang cenderung mengambil posisi aman dalam mencari nafkah membuat dunia usaha didominasi pihak lain.

Indonesia sebagai negara agraris dengan potensi lahan yang luas dan subur serta laut yang amat kaya relatif belum tergarap. Salah satu sebabnya masyarakat Indonesia kurang berminat menekuni dunia pertanian dan kelautan secara profesional.

Jumlah petani dan nelayan yang jauh lebih banyak, bukan menjadi indikator minat itu. Petani dan nelayan saat ini adalah profesi “terpaksa” karena tidak mendapat kesempatan bersaing di bidang profesional lain. Sedangkan para kaum terdidik memilih menjadi pegawai negeri, karyawan swasta, atau buruh perusahaan.

Kesadaran atas kondisi tidak ideal ini sudah muncul sejak lama. Namun, untuk mengubah cara pandang bahwa menjadi petani atau nelayan pun bisa sejahtera dan bermartabat, tampaknya belum berhasil.

Sekolah-sekolah yang mencetak tenaga terampil di dua bidang itu didirikan, tetapi tetap saja perkembangannya bersifat evolutif. Di Politeknik Negeri Lampung (Polinela) saja jumlah lulusan yang sudah puluhan ribu, hanya sekitar tujuh persen yang kemudian memilih menjadi entrepreneur atau pengusaha.

Tentang fenomena ini, wartawan Lampung Post Sudarmono dan Sri Wahyuni mewawancarai Direktur Polinela Ridwan Baharta, Kamis (29-12). Berikut petikannya.

Polinela didirikan untuk mencetak generasi terampil, terutama bidang pertanian, apakah hasil penelitian dan temuannya sudah menyamai komoditas unggul dari Thailand yang dikenal unggul?

Begini, ya. Benar Polinela ini didedikasikan untuk mencetak tenaga terampil. Jadi, orientasinya memang bukan untuk menghasilkan produk unggul hasil-hasil penelitian seperti itu. Kami lebih banyak mengaplikasikan hasil-hasil penelitian untuk diajarkan kepada mahasiswa. Meskipun demikian, aspek-aspek penelitian tetap dominan di sini.

Soal hasil benih unggul seperti yang Anda sebut dari Thailand itu, sebenarnya kita dan banyak pihak sudah bisa. Namun, karena kebetulan nama Bangkok sudah menjadi brand image, maka setiap yang unggul seolah-olah dari Thailand. Itu tidak benar.

Jadi, lebih tepat orientasinya untuk menciptakan entrepreneur di bidang pertanian?

Iya, benar. Itu yang kami lakukan saat ini.

Di sini, mahasiswa kami didik untuk bisa melaksanakan budi daya dengan praktek langsung di laboratorium-laboratorium sesuai dengan jurasannya. Harapannya, ketika lulus mereka akan menjadi petani yang mempunyai pengetahuan dan wawasan lebih dari sekadar petani konvensional. Juga bagaimana menghadapi pasar komoditas yang cenderung tidak terproteksi.

Bagaiaman fakta output-nya?

Nah, ini mungkin yang menjadi PR kami dan kita semua. Data umum saya, dari semua lulusan kami, yang kemudian menekuni bidang yang dia pelajari di sini, hanya tujuh persen. Artinya, yang menjadi entrepreneur sesuai dengan pendidikannya hanya segitu.

Namun, kalau yang bekerja di perusahaan swasta besar pada level menengah dan atas sudah cukup banyak. Juga menjadi PNS. Maksud saya, yang sukses secara ekonomi sudah banyak. Itu yang membuat kami cukup prihatin.

Apa penyebabnya?

Belum ada penelitian yang pasti. Namun, berbagai pendapat menyatakan ini persoalan mentalitas bangsa ini yang cenderung memilih pekerjaan dengan risiko rendah. Menjadi PNS atau karyawan swasta, misalnya, itu lebih karena relatif tidak berani mengambil risiko. Sementara itu, berwirausaha, penuh dengan risiko. Mungkin, itu juga dipengaruhi iklim dan peluang usaha yang begitu kompetitif. Sementara itu, jumlah pengangguran sangat banyak.

Apa solusinya?

Beberapa bulan lalu, Pak Bob Sadino kami undang ke sini untuk ceramah soal kewirausahaan atau entrepreneur. Saya ingat betul pernyataan dia yang bertanya “mengapa sekolah pertanian tidak mampu menciptakan petani yang baik? Sementara itu, fakultas kedokteran selalu menghasilkan dokter?”

Dia langsung menjawab sendiri. Katanya: “karena pengajar fakultas pertanian bukan petani. Sedangkan fakultas kedokteran dosennya dokter!” Itu mungkin salah satu jawaban atas pertanyaan Anda.

Dengan penyataan Bob, apakah Anda akan mengubah pola di Polinela?

Tidak semudah itu. Apa pun, ini perguruan tinggi dan milik negara. Segala sesuatunya ada regulasi yang jelas dan harus dipatuhi.

Kalau idealnya menurut Anda?

Saya pikir, pernyataan Pak Bob juga harus dikaji ulang untuk bidang pertanian. Yang pasti, kami di Polinela akan terus berbenah dan memperbaiki diri untuk menjawab tantangan. Salah satunya dengan memperbaiki manajemen dan memasang target bahwa pada 2020 kami harus menjadi lima besar Politeknik di Indonesia.

Bagaimana dukungan pemerintah daerah?

Kami punya beberapa program kerja sama dengan Pemprov Lampung yang dimotori Pak Wagub, antara lain Pemprov membiayai 100 mahasiswa yang direkrut Pemprov dari anak petani miskin dan yang punya potensi mengembangkan dunia pertanian.

Dunia swasta?

Mungkin ini yang harus lebih kita gali lagi, ya. Sebab, perusahaan agroindustri swasta di Lampung saat ini masih belum membuka diri untuk berbagai kerja sama.

Sebagai contoh, secara berkala kami menyesuaikan kurikulum untuk perbaikan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dalam rangka itu, kami minta masukan dari dunia swasta. Tetapi, jarang sekali mereka mau mengirim utusan yang representatif. Biasanya diwakili wakil, dan wakilnya mewakilkan kepada staf, terus stafnya bilang hanya disuruh mewakili datang.

Apa kira-kira prospek Polinela?

Tahun 2011 ini, kami akan memperbaiki kurikulum. Berbagai masukan kami terima dan diskusikan untuk mencari format yang lebih ideal untuk perkembangan mendatang.

Puisi " SURAT SEORANG IBU "

Puisi Karya
Anwari WMK

SURAT SEORANG IBU

kepada anak gadisnya
yang bekerja di negeri orang
ibu itu berkirim surat.

"anakku,
kalau engkau bacasurat ini
pahamilah saatsurat ini ditulis.
ada tanganperempuan tua
yang gemetar
ada airmata perempuan tua
yang menetes.
ingin kuceritakansegenap perih,
tapi rasanya tak mungkin.
ibu hanya hendak mengabarkan
tentang sungaidi belakang
rumah kita
tempat engkau dulu
bermain girang
masa kanak-kanak.
engkau tahu, anakku
sungai itu dulu seluas
lima puluh meter
rumah dan ladang kita
teronggok di tubirsungai itu
mendadak sontak
lahar dingindatang menerjang
merangsak ganas
di sekujur sungai itu
membawa serta bertonton
pasir,batu,tanah.
sungai itu mengamuk,
anakku.
mencabik merobek
bentangan tanah
di sepanjang kanan kirinya.
sungai itu kini melebar
menjaditiga ratus meter.
anakku,
rumah kita hilang
ditelan sungai itu
ladang kita musnah
ditelan sungai itu.
foto,buku harian,
kliping koran,
surat-surat
yang berkisah tentang
masa lalu kita
sudah tak ada lagi, anakku
sudah tak ada lagi"

gadis yang menyimak
kata per kata
kalimat per kalimat
narasi per narasi
sungguh tak kuasa
melanjut-bacakansurat itu
kini,
airmatanya menetes deras.
ia lalu melipat surat itu
dan lalu memasukkan
ke saku celana jinnya.

ia ingin segera pulang
demi memeluk mendekap ibunya
dan berucapselamat tinggal
kepada sungai itu.
tapi kakinya masihterikat nasib
memburuh di negeri orang.
ia belum bisapulang sekarang.
belum.
belum.

Jakarta, 1 Januari 2011

Kesenian Tersingkir dari Sekolah

Apresiasi Lampost : Minggu, 2 Januari 2011
Sains dan teknologi, yang bertahun-tahun dalam pengajaran di sekolah sangat diagungkan hanya melahirkan "manusia-manusia berilmu layaknya mesin". Nilai-nilai kemanusiaan yang dapat digali dari kesenian—selain agama tentunya— selama ini seakan disingkirkan.

BEBERAPA waktu lalu, 29 November—3 Desember 2010, 43 guru SD dan 43 guru bidang kesenian SMP dari 14 kota/kabupaten se-Provinsi Lampung mengikuti lokakarya Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Seni Budaya (PMTPSB) yang diadakan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Lampung. Kegiatan yang dilaksanakan di Taman Budaya Lampung itu mendatangkan narasumber pakar dan seniman-budayawan Lampung.

Saya beruntung menjadi salah satu narasumber. Keberuntungan pun bertambah, usai pembukaan yang seharusnya diisi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Johnson Napitupulu dan Kabid Pendidikan Dasar Siti Maidasuri berhalangan, 4 jam pelajaran (pukul 14.00—17.30) didayagunakan dengan selayang pandang persoalan pembelajaran kesenian di sekolah (SD dan SPM) di daerah ini.

Ternyata mayoritas peserta lokakarya adalah pengajar bidang kesenian, yang notabene khusus bidang seni musik dan seni rupa. Akan halnya sastra, tak satu pun peserta yang menyukai. Alasannya, tanggung jawab pelajaran sastra ada pada guru bahasa Indonesia. Mereka tidak pernah menyentuh, apa lagi menggeluti, sastra yang notabene sebenarnya bagian dari kesenian (seni sastra).

Dari pertemuan tiga jam lebih yang diisi dengan dialog itu, persoalan yang mengemuka adalah bagaimana pengajaran kesenian dilakukan oleh guru khusus bidang kesenian. Selama ini, guru kelas kerap “ditimpa” pula untuk mengajar kesenian. Atau guru bidang kesenian ditempatkan sebagai guru kelas. Keluhan-keluhan seperti ini yang mengemuka dalam dialog tersebut. Di samping harapan para guru kepada pemerintah—dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Lampung—menyusun paket tentang pengajaran seni budaya, lalu dibagikan ke sekolah-sekolah. Dari silabus ini kemudian dijadikan pijakan para pendidik memberikan materi pengajaran seni budaya bagi pelajar.

Sebenarnya para guru sangat menyadari pentingnya seni budaya bagi pelajar. Hanya saja, kurikulum pembelajaran yang hingga kini belum memihak kepada bidang ini. Misalnya, ada keluhan dari seorang peserta pendidik, karena merasa jam pelajaran IPA dan IPS terasa masih kurang, akhirnya "mencapolok" sebagian jam pengajaran kesenian. Begitu pula pelajaran Bahasa Indonesia—inklud pengajaran sastra—karena gurunya sedikit sekali ilmu seni sastranya, yang diajarkan lebih banyak pelajaran Bahasa Indonesisa. Itu pun belum menyentuh pada karang-mengarang.

Persoalan-persoalan inilah yang mesti disikapi Dinas Pendidikan Lampung. Bagaimana pengajaran kesenian, bagian dari mendorong anak didik memiliki talenta di luar sains dan teknologi, bisa menjadi bagian penting pula dalam pengajaran di sekolah. Sebab, pendidikan tidak mengajarkan anak didik menjadi pandai dalam hal sains dan teknologi, tetapi harus diimbangi dengan pendidikan seni. Saya sependapat dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Lampung Siti Maidasuri, pengisian antara otak kanan dan otak kiri pada anak didik haruslah berimbang. Hal ini juga sejalan dengan perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tiap tahun hadir pada kegiatan lomba kesenian tingkat pelajar. Atau Pemerintah Pusat yang mulai dua tahun ini menggelar Olimpiade Sastra Indonesia (OSI). Artinya, membuktikan pendidikan di Indonesia jangan mengabaikan bidang kesenian.

Harapan kita kepada pemerintah, semestinya pendidikan seni budaya menjadi perhatian serius. Jangan lagi kesenian selayaknya timun bengkok: ada pun tak melengkapi, kalaupun dibuang tak mengurangi hitungan.

Sains dan teknologi, yang bertahun-tahun dalam pengajaran di sekolah, sangat diagungkan hanya melahirkan "manusia-manusia berilmu yang layaknya mesin", sehingga nilai-nilai kemanusiaan (emotion quante) terabaikan.

Nilai-nilai kemanusiaan yang dapat digali dari kesenian—

selain agama tentunya—selama ini seakan disingkirkan, akibatnya sopan santun ataupun pengenalan kepada kebudayaan sendiri menjadi buta. Sementara kebudayaan dari luar sulit terbendung hingga memasuki wilayah paling privasi.

Karena di berbagai negara lain, justru kesenian telah dianggap penentu lulus atau tak lulusnya anak didik. Misalnya di Australia, konon siswa sulit naik kelas atau lulus apabila nilai matapelajaran keseniannya di bawah standar. Begitu pula di Malaysia, sebagaimana hasil survei penyair Taufiq Isjmail, para pelajar SMA wajib membaca beberapa judul buku sastra tiap semester yang kemudian harus pula menyerahkan hasil pembahasannya kepada guru. Bayangkan kalau permester para siswa mampu membaca tiga atau empat judul buku sastra dengan disertai hasil pembacaan, berapa judul buku mereka membaca setiap tahunnya?

Itu baru bidang sastra. Sedangkan kesenian lain, semisal musik, ternyata mereka berani mendatangkan ahlinya dari Indonesia. Pada tahun 1999 sewaktu saya mengikuti Pertemuan Sastrawan Nusantara di Johorbahru Malaysia, saya berjumpa dengan salah seorang pengajar musik tradisional Jawa. Dia memberikan pelajaran seni tradisional itu di dua negera sekaligus—Malaysia dan Singapura—sehingga mengharuskan dia pergi-pulang. Di samping beberapa sanggar seni. Bisa dibayangkan, kalau kini sudah 11 tahun pengajaran seni budaya Indonesia bagi pelajar dan sanggar di Malaysia dan Singapura, dikhawatirkan mereka lebih pandai dari kita. Sebagaimana pula pada masa silam, guru dari Malaysia belajar di Indonesia kini sebaliknya guru Indonesia beramai-ramai belajar di negeri jiran.

Oleh sebab itu, sepatutnya dicari solusi bagaimana pengajaran kesenian/kebudayaan di sekolah juga menjadi penting bersama pentingnya pelajaran IPA dan IPS. Saya kira usulan para pengajar bahwa guru kesenian harus diberi tanggung jawab khusus kepada guru kesenian atau guru kesenian dibebani memegang kelas, pantas diperhitungkan (dipikirkan) Disdik Lampung.

Kita tak berharap profesi seniman kelak masih tetap bukan pilihan, dibanding profesi dokter, hakim, jaksa, guru, pejabat, dan konglomerat. Dan, yang penting bahwa harus mengubah paradigma pendidikan hanya "mencetak" manusia yang harus bekerja kantoran. Sehingga begitu lulus dan menjadi pengangguran, pendidikan yang dikambinghitamkan.

Dari dialog itu, saya tetap optimististis para guru sebenarnya siap mengembangtumbuhkan seni budaya di sekolah masing-masing. Hanya yang diperlukan mereka sekarang adalah “landasan hukum” bagi bidang yang ditekuninya. Setidaknya, apakah penting pengajaran kesenian bagi siswa didik, dan sejauh mana manfaat dari pengajaran kesenian tersebut? Betapa pun pertanyaan-pertanyaan serupa ini, sebenarnya telah dijawab sendiri oleh mereka.

Selain, tentu saja, pertanyaan yang terkesan menyesalkan seperti hilangnya subdin atau subsi Kebudayaan dari Dinas Pendidikan karena marger ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lampung. Lengkaplah kesenian bagi pelajar di sekolah "tersingkir" karena perhatian Disbudpar mengurusi seni budaya yang dapat dijual dalam pasar pariwisata sebagai pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah. Sayang seribu malang. Tabik.

Isbedy Stiawan Z.S., sastrawan