Mengapresiasi Sekolah Non-RSBI Dominasi Nilai UN!

Buras Lampost : Kamis, 9 Juni 2011


H. Bambang Eka Wijaya

"HASIL ujian nasional (UN) SMA Provinsi Lampung 2011 untuk jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dari 10 besar tujuh dari non-rintisan sekolah bertaraf internasional—RSBI!" ujar Umar. "Pada jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), 10 besarnya diborong non-RSBI! Sedang jurusan Bahasa, tiga besarnya diborong non-RSBI!"

"Juga pada UN tingkat SMP, tiga dari lima besar diborong non-RSBI!" timpal Amir. "Jadi, kemajuan yang simultan terjadi pada sekolah-sekolah non-RSBI. Sedang pada RSBI, meski tak perlu disebut mundur, juga tak boleh disepelekan dengan mengesampingkan arti UN lewat menyebut UN cuma salah satu syarat kelulusan murid!"

"Tepat sekali!" tegas Umar. "Maksudnya, jangan memberikan excuse pada kelemahan yang tak disengaja sekalipun karena bisa berakibat tak berusaha mengatasi kelemahan dengan sungguh-sungguh! Akibat lebih jauh, menjadi terbiasa tak peduli bahkan tak bisa melihat kesalahan hingga tak bisa diharapkan memperbaiki kesalahan!"

"Maka itu, hal benar yang harus dilakukan dengan realitas hasil UN 2011 adalah memberi apresiasi, reward alias penghargaan kepada sekolah-sekolah non-RSBI atas prestasi mereka yang telah dicapai dengan fasilitas yang serbaterbatas!" sambut Amir. "Lalu pada sekolah-sekolah RSBI, diharapkan bisa menghargai uang rakyat lewat APBN maupun orang tua murid untuk melengkapi fasilitas di sekolahnya, agar setiap ada pertanda kurang baik dalam prestasi semestinya dijadikan cambuk untuk perbaikan! Terutama terkait urgensi RSBI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menghadapi persaingan global! Kalau bersaing dengan sekolah kampung yang serbaterbatas fasilitasnya saja kalah, bagaimana mau bersaing di tingkat internasional!"

"Lebih tegas lagi, dalam persaingan global semua dimensinya harus unggul! Lemah di satu dimensi saja, akan disalip lawan!" tegas Umar. "Untuk itu, dengan penentuan kelulusan murid melalui nilai rapor, ujian akhir sekolah (UAS), dan UN, maka prestasi semua unsur itu harus dicapai maksimal, tak boleh salah satunya pun lemah—dengan kata lain tak boleh ada titik kelemahan lewat mana pesaing global akan menaklukkan kita!"

"Terakhir, antardua pola pendidikan—RSBI dan non-RSBI—harus ditandem, dengan promosi dan degradasi seperti liga sepak bola!" timpal Amir. "Tiga murid ranking teratas non-RSBI promosi ke RSBI, sedang tiga murid juru kunci RSBI degradasi ke non-RSBI! Persaingan demikian bisa menjamin peningkatan kualitas murid cukup signifikan!" ***

Guru RSBI Dimutasi

Utama Lampost : Rabu, 8 Juni 2011


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Dinas Pendidikan Bandar Lampung berencana memutasi guru rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Mutasi dilakukan terkait dengan turunnya prestasi sekolah unggulan tersebut dalam ujian nasional (UN) lalu.

Berdasar hasil UN SMA dan SMP, siswa dari sekolah RSBI tidak mampu menandingi prestasi siswa non-RSBI. Prestasi terbaik justru didominasi siswa dari sekolah non-RSBI. "Kami akan evaluasi kinerja guru RSBI. Mereka yang berkinerja baik akan dipertahankan, sementara yang tidak akan diganti," ujar Kepala Dinas Pendidikan Bandar Lampung Sukarma Wijaya, Selasa (7-6).

Ia beralasan sekolah dengan status RSBI telah memiliki input siswa yang berkualitas serta dididik dengan sarana prasarana melebihi sekolah biasa. Bahkan, penerimaan siswa barunya pun dilakukan lebih dulu dari sekolah biasa.

"Jika bibitnya sudah baik tetapi hasilnya tidak baik, berarti ada masalah dalam proses pemupukannya. Nah, siapa yang memupuk kalau bukan para gurunya. Makanya kinerja guru RSBI akan dievaluasi," kata dia.

Ketika ditanya apakah Disdik akan mengevaluasi total, Sukarma menegaskan RSBI sendiri merupakan program Pemerintah Pusat, sehingga yang berhak mengevaluasi ataupun memberhentikan juga Pemerintah Pusat.

"Perlu saya sampaikan juga pencapaian RSBI dalam UN kali ini tidak bisa kami katakan RSBI gagal sepenuhnya. Ini perlu kajian mendalam," ujar dia. Sukarma mencontohkan kendala utama RSBI adalah guru berkualifikasi S-2 yang linier. Padahal, lembaga pendidikan di Lampung belum bisa menyediakan pendidikan linier hingga jenjang S-2.

Secara terpisah, Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Bandar Lampung Riuzen Praja Tuala mengatakan pihaknya telah menyiapkan instrumen untuk mengevaluasi RSBI. "Sekolah RSBI bisa dipertahankan atau ditingkatkan menjadi SBI. Atau dikembalikan lagi menjadi sekolah biasa," kata dia.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA se-Bandar Lampung Sobirin menyatakan setuju atas rencana evaluasi guru RSBI. "Faktor kualitas guru menjadi titik terlemah RSBI. Persoalan ini tak hanya di Bandar Lampung, tetapi juga menjadi masalah RSBI secara nasional," ujar dia.

Syarat Formal

Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung Bujang Rahman mengingatkan agar Dinas Pendidikan tidak terjebak persyaratan formal. Yang terpenting, kualitas guru RSBI harus bertaraf internasional, berpengalaman, berwawasan global, serta menerapkan kurikulum yang diakui secara internasional.

"Jika mereka menerapkan kurikulum bertaraf internasional, seharusnya UN menjadi hal kecil bagi anak-anak RSBI. Seharusnya nilai mereka jauh di atas siswa yang belajar dengan kurikulum berstandar nasional," kata dia.

Pandangan berbeda disampaikan pakar pendidikan Lampung Prof. Sujarwo. Ia tidak setuju rencana mutasi guru RSBI hanya karena siswanya dianggap gagal dalam UN. "Seharusnya yang dievaluasi itu Dinas Pendidikan Bandar Lampung selaku regulator program RSBI," ujar dia.

Sujarwo mempertanyakan apakah Dinas Pendidikan sudah menjalankan uji kinerja guru RSBI secara berkala, misalnya setiap tiga bulan. Ia juga mempertanyakan anggaran khusus untuk guru RSBI. "Kalau pemerintah menuntut yang terbaik, namun tidak memberikan perhatian khusus kepada tenaga pengajar, apakah fair kalau yang disalahkan hanya guru?" kata Sujarwo. (MG1/LIN/U-1)

SPI Pertama Didirikan di Wakatobi

Pendidikan Lampost : Rabu, 2 Maret 2011


KENDARI (Lampost): Sekolah Perikanan Internasional (SPI), yang merupakan sekolah bertaraf internasional (SBI) pertama di Indonesia, didirikan di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Di sekolah ini, penerimaan mahasiswa baru dimulai pada Agustus mendatang.

Kepastian SPI mulai beroperasi pada Agustus 2011 tersebut disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja melalui telepon dari Wakatobi, Senin (28-2). "Kementerian Kelautan dan Perikanan merencanakan pengoperasian SPI Wakatobi mulai Agustus mendatang," kata dia.

Menurut Sjarief yang baru meninjau lokasi, pembangunan gedung SPI Wakatobi, gedung perkuliahan sekolah bertaraf internasional pertama di Indonesia itu, baru akan dimulai Mei 2011. Diperkirakan pada Agustus nanti sudah bisa selesai satu gedung perkuliahan.

"Sebagian mahasiswa yang diterima di Sekolah Perikanan KKP di Jakarta akan dipindahkan di Wakatobi," ujarnya. Pembangunan SPI di Wakatobi yang akan menelan dana Rp100 miliar bantuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNDP itu dibangun secara bertahap.

Direncanakan seluruh gedung kuliah termasuk asrama mahasiswa akan rampung dalam tiga tahun anggaran. "SPI Wakatobi akan menjadi pusat penelitian terumbu karang dan biota laut terbesar di kawasan Asia, bahkan dunia," kata dia.

Dari Solo, Universitas Sebelas Maret (UNS) meluncurkan Institut Javanologi. Kehadiran pusat kajian itu dalam rangka mewadahi pemikiran-pemikiran kritis terkait bentuk, arah, dan eksistensi budaya Jawa sebagai salah satu penopang budaya Indonesia di masa depan.

"Ini bukti kepedulian UNS sekaligus bentuk peran serta aktif dalam melahirkan kembali dan memberi ruang gerak yang lebih luas kepada kebudayaan Jawa sebagai sebuah kearifan lokal," kata Kepala Institut Javanologi Sahid Teguh Widodo, Selasa (1/3).

Institut yang berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) itu akan diluncurkan pada 6 Maret mendatang. Diramaikan gelar seni kolosal reog Ponorogo yang akan menampilkan 30 dadak merak. Javanologi sebetulnya bukan barang baru bagi UNS. Perguruan tinggi negeri terkemuka di wilayah eks Kerisidenan Surakarta itu pernah memilikinya.

Waktu itu berada di bawah naungan Fakultas Sastra dan Seni Rupa. Tetapi kajiannya hanya terbatas pada sastra, bahasa, dan filsafat. "Javanologi yang baru ini jauh lebih luas. Bisa dikatakan seluruh logos (ilmu pengetahuan) orang Jawa akan dijadikan bahan kajian di sini. Mulai dari bahasa, sastra, filsafat, arsitektur, seni, sejarah, pertanian, pendidikan, hukum, kedokteran, bahkan ekonomi," kata Sahid. (U-1)

SMA Lampung Jajaki 'Sister School' Malaysia

Pendidikan Lampost : Senin, 24 Januari 2011

KUALA LUMPUR (Lampost): Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Se-Bandar Lampung menjajaki kerja sama sekolah kembar (sister school) dengan sekolah-sekolah di Malaysia.

Sekolah siap melakukan kerja sama adalah Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Putrajaya Presint 11 (1) Kota Kuala Lumpur.

Hal itu terungkap dalam dialog Kepala SMK Putrajaya Sri Halimah binti Abdul Majid dengan rombongan MKKS Bandar Lampung yang dipimpin Sobirin ketika mengunjungi SMK Putrajaya di Kuala Lumpur, Jumat (21-1).

Hadir dalam pertemuan itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Bandar Lampung Bahder Johan dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Riyuzen, dan Badan Kerja Sama Penggagas Pendidikan Melayu Malaysia Kamaruzaman.

"Kami siap menerima kerja sama, baik dalam bentuk pertukaran siswa, guru, kurikulum, program ekstrakurikuler maupun akademik. Tentunya, ini akan kami rumuskan lagi," kata Halimah.

Wartawan Lampung Post, Iskandar Zulkarnain, yang ikut dalam rombongan studi banding ke Negeri Jiran, melaporkan studi banding diikuti 40 kepala SMAN dan swasta termasuk tiga kepala sekolah dari Pesawaran dan satu orang dari SMAN Gading Rejo, Pringsewu. Mereka merupakan tamu Kerajaan Malaysia dan disambut resmi Kementerian Pelajaran Malaysia.

Sekolah Malaysia dalam naungan Kementerian Pelajaran akan menjadwalkan kunjungan ke Bandar Lampung dengan membawa rombongan guru. "Bentuk kerja sama ini juga akan kami laporkan kepada Kementerian Pelajaran Kerajaan Malaysia karena menyangkut kerja sama kedua negara."

Satu Rumpun

Sebelumnya, keinginan kerja sama itu juga disampaikan Sobirin di depan staf Kementerian Pelajaran Malaysia. Menurut dia, Indonesia dan Malaysia adalah satu rumpun yang memiliki kesamaan dalam hal budaya, terutama bahasa. "Kerja sama ini akan berdampak kepada sekolah. Siswa tidak hanya dibekali ilmu pengetahuan akan tetapi penguasaan keterampilan," kata Sobirin yang juga Kepala SMAN 2 Bandar Lampung.

Hal itu disampaikan Sobirin di depan Staf Khusus Kementerian Pelajaran Malaysia, Dr. Azizah dan Rohayati. "Kerja sama yang sedang dijajaki ini dapat meningkatkan kemitraan antar sekolah, guru dan siswa. Ini sangat bermanfaat untuk berbagi pengalaman dalam meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar," kata Azizah.

Masih menurut Halimah, orang tua siswa yang tergabung dalam persatuan wali siswa (Komite Sekolah) ikut memberikan dorongan dan bantuan dana kepada sekolah. "Orang tua memberikan bantuan per bulan 10 ringgit Malaysia atau setara Rp30 ribu per bulan. Dana itu untuk membiayai aktivitas anak. Koperasi sekolah juga dikelola orang tua. Pada akhir tahun pelajaran dana itu dibagikan kepada guru-guru sebagai ucapan terima kasih," kata dia.

Sekolah di Malaysia, kata dia, tidak hanya mendapat bantuan dana dari pihak kementerian/kerajaan, tapi juga diperoleh dari perusahaan swasta yang konsisten memperhatikan dunia pendidikan.

Biaya Sendiri

Sementara dalam perbincangan dengan Lampung Post, Ketua Panitia Studi Banding Berchah Pitoewas menjelaskan biaya studi ini atas biaya sendiri, tidak mengunakan dana APBD. "Kepala sekolah diharapkan membuka wawasan untuk mengembangkan sekolah melalui studi banding ke negara-negara tetangga yang mempunyai kesamaan," kata dia.

Pitoewas juga menjelaskan program studi banding ini diharapkan tidak hanya sebatas kepala sekolah akan tetapi juga guru dan siswa nantinya. "Jika kerja sama sister school berlanjut, akan dikembangkan lebih luas. Tuntutan dunia pendidikan tidak hanya sebatas berstandar nasional juga internasional. Maka itu, ada sejumlah sekolah tengah memprogramkan rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI)," kata Kepala SMA YP Unila tersebut.

Hal senada juga disampaikan Bahder Johan. Dia mendorong sekolah-sekolah di Bandar Lampung memacu meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik guru maupun siswa sehingga sekolah bersaing tinggi. "Studi banding kepala sekolah ke Malaysia ini disetujui Wali Kota dengan menggunakan biaya sendiri. Hasil kunjungan tersebut diharapkan dapat mengembangkan wawasan guna mengembangkan sekolah," kata dia. (IKZ/S-2)

Pemerintah Janji Palsu Evaluasi RSBI dan WCU

Pendidikan Lampost : Selasa, 4 Januari 2011

SEKOLAH INTERNASIONAL

JAKARTA (Lampost): Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah menepati janji mengevaluasi program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI)/sekolah bertaraf internasional (SBI) dan WCU (world class university).

"RSBI/SBI dan WCU bukan sekadar persoalan komersialisasi dan diskriminasi dalam bidang pendidikan. Lebih dari itu program ini akan membuat pendidikan kita disfungsional dan mengancam aspek paling strategis dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yaitu sumber daya kepemimpinan nasional," kata Ketua Umum PGRI Sulistiyo di Jakarta, Senin (3-12).

Ia mengungkapkan RSBI/SBI dan WCU pada 2010 dinyatakan dievaluasi. "Sampai akhir tahun ini kami belum diberitahu apa hasilnya. Pemerintah seolah tak berdaya menghadapi gagasan liberalisasi pendidikan ini," kata Sulistiyo.

ia menambahkan UU BHP telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi kemudian pemerintah membuat PP Nomor 66/2010 untuk menyalurkan "syahwat" komersial dalam dunia pendidikan.

Menurutnya, dengan menetapkan standar internasional sesungguhnya kita diperbudak oleh kekuatan global yang memaksa kita memandang keluar (outward looking) dan mengabaikan berbagai kepentingan nasional. Dunia pendidikan harus melayani apa yang menjadi kebutuhan pemangku kepentingannya.

Akibat kebijakan ini akan membuat upaya pendidikan kita semakin "tak nyambung" (mismatch) dengan kebutuhan. Semakin tingginya angka pengangguran terdidik adalah gejala yang menunjukkan fenomena ketidakselarasan ini.

"Sepanjang 2010 tidak kita saksikan "gereget" Kemdiknas dan jajarannya untuk mengatasi persoalan ini. Bahkan terkesan ada semacan ketidakberanian berhadapan dengan kekuatan-kekuatan pendukung komersialisasi ini," kata Sulistiyo.

Selain menyoal RSBI, PGRI juga menolak keras iklan dan sponsor rokok pada kegiatan pendidikan di sekolah, kampus, dan juga pada kegiatan yang melibatkan siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya.

"Kami meminta Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama melarang segala bentuk iklan dan sponsor rokok pada dunia pendidikan di Indonesia," kata dia.

Ia menjelaskan hasil survei tentang merokok dapat diketahui bahwa jumlah perokok dari waktu ke waktu semakin meningkat terutama kalangan generasi muda. Semakin meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk merokok tidak terlepas dari pengaruh iklan atau sponsor tentang rokok (sebesar 93,9%).

Fenomena kuatnya pengaruh iklan terhadap perilaku merokok khususnya remaja telah ditunjukan oleh hasil survei yang dilakukan Koalisi untuk Indonesia Sehat (KuIS).

Merokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan juga mengancam generasi bangsa pada masa datang. Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia mengatakan mengisap 1-9 batang rokok sehari meningkatkan resiko kanker paru 4,6 kali lipat dibanding tidak merokok. WHO menyatakan asap rokok, sekecil apa pun jumlahnya sangat berbahaya.

"Berdasarkan hal itu, kami berpendapat bahwa kegiatan pendidikan di Indonesia harus bebas dari iklan dan sponsor rokok agar peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan tidak terpengaruh untuk merokok serta tujuan pendidikan yang antara lain menghasilkan peserta didik yang sehat dapat tercapai dengan baik," ujarnya. (S-1)

WALI MURID PROTES PENUTUPAN RSBI

Pendidikan Lampost : Rabu, 22 Desember 2010


JAMBI (Lampost/Ant): Wali murid rintisan sekolah berstandar internasional Pondok Meja, Senin, memprotes sikap Pemerintah Provinsi Jambi yang menutup sekolah itu dan memindahkan siswanya ke sekolah lain.

Polemik penutupan atau pembubaran rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) ini berbuntut panjang, setelah Pemprov Jambi sehari sebelumnya memutuskan untuk memindahkan siswa RSBI tersebut ke SMA Titian Teras, sedangkan wali murid masih menolak.

Anggota Komite Wali Murid RSBI, Gunawan, di Jambi, mengatakan pihak wali murid tidak menerima kebijakan Pemprov Jambi terkait dengan pembubaran RSBI tersebut, dan menilai kebijakan itu bertentangan dengan undang-undang.

Dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang Pendidikan disebutkan Gubernur diharuskan mengembangkan pendidikan sekolah. Namun yang terjadi di Jambi, Gubernur justru membubarkan sekolah yang sudah dibangun dengan dana miliaran rupiah itu," kata dia.

Tidak hanya itu, menurut pihak Komite, keberadaan RSBI sudah sah menurut undang-undang, yakni dengan adanya keputusan Kementerian Pendidikan Nasional, karena RSBI merupakan sekolah negeri, artinya sudah sah sesuai dengan undang-undang.

Pihak Komite Sekolah punya bukti-bukti kuat, jika RSBI ini dibubarkan, mereka merupakan pihak yang dirugikan.

Gunawan mengaku anak-anak mereka sekolah di RSBI karena diundang, dan mereka sebelumnya adalah anak-anak berprestasi di sekolahnya dan tentu ini menjadi bukti bahwa wali murid sangat dirugikan.

Meskipun Pemprov memberikan solusi untuk memindahkan murid RSBI ke SMA Titian Teras, Gunawan tetap tidak akan menerima, karena SMA Titian Teras merupakan sekolah swasta, dan tidak bisa dijadikan sekolah pengganti.

Jika Pemprov Jambi memaksakan untuk memindahkan murid RSBI ke Titian Teras, wali murid sepakat untuk memilih pindah ke sekolah negeri lainnya.

"Kami sepakat mencari sekolah negeri yang juga berkualitas atau sekolah favorit negeri yang lain," kata dia.

Menurut Gunawan, pihak Komite sampai saat ini tidak pernah diajak bicara oleh pemerintah terkait dengan kebijakan pembubaran RSBI Pondok Meja.

Sementara itu, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus saat dikonfirmasi soal kelanjutan RSBI mengaku masih dalam tahap komunikasi dengan pihak Titian Teras.

"Kami masih berkomunikasi dengan pihak Titian Teras soal kepindahan murid RSBI Pondok Meja," kata dia.

Di lain pihak, DPRD Provinsi Jambi meminta Pemerintah Provinsi mereformasi sistem pendidikan yang ada di daerah itu.

Hal itu disampaikan ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Aswan Zahari, pada rapat dengar pendapat tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Pendidikan.

Dalam merumuskan Raperda itu, menurut Aswan, ada lima besar rumusan yang harus diperhatikan, terutama pengelolaan pendidikan.

Ia berpendapat pendidikan kirang lebih sama dengan industri dan Dinas Pendidikan bisa disamakan dengan sebuah perusahaan, sedangkan sekolah sebagai pabriknya.

"Oleh sebab itu, di mana pun perusahaannya, pabriknya harus kuat. Nah, sedangkan sentra pendidikan itu adalah sekolah. Artinya, semua analisis kebutuhan pendidikan, baik guru, sarana prasarana, semuanya harus berbasis pada kebutuhan sekolah. Dampak dari itu, pemerintah dapat memetakan mana sekolah yang rusak, yang tidak baik, yang kurang guru, dan sebagainya," kata Aswan. (S-1)

INTERNASIONALISASI PENDIDIKAN PERLU DIKAJI

Pendidikan Lampost : Kamis, 9 Desember 2010

YOGYAKARTA (Lampost/Ant): Internasionalisasi pendidikan di Indonesia perlu dikaji pada konsep dan implikasinya, kata pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Dr. H.A.R. Tilaar.

"Dalam konsep, internasionalisasi pendidikan dirancang untuk bisa menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dalam dunia global, tetapi tanpa disadari program ini kemudian berubah menjadi komoditas bisnis," kata dia di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (7-12).

Menurut dia, pada lokakarya Education in a Global World: Continuity and Change yang merupakan rangkaian kegiatan Wisdom 2010, globalisasi telah memengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu bentuk gobalisasi di pendidikan adalah internasionalisasi.

"Namun, pembangunan pendidikan nasional Indonesia harus dikembalikan pada semangat konstitusi, UUD 1945. Pendidikan dalam semangat konstitusi berarti bebas dari kemiskinan, pengotak-ngotakan, dan totalitarianisme," kata dia.

Tilaar mengatakan dalam menghadapi persaingan global, identitas bangsa Indonesia harus terus dipelihara dan dikembangkan melalui sistem pendidikan nasional yang bergantung pada kekayaan budaya nasional.

"Dengan demikian, Indonesia melalui pendidikan nasional dapat memberikan kontribusi positif dalam perubahan global. Jadi, hal itu yang sebenarnya disebut pendidikan berkelas internasional," ujarnya.

Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Syamsuni Arman, mengatakan pendidikan, khususnya dalam proses membangun negara, merupakan moderator dalam menghadapi kejutan gelombang persaingan global.

"Pendidikan adalah alat dan metode untuk menyebarluaskan pengetahuan, ilmu, dan teknologi kepada masyarakat secara luas," kata Syamsuni.

Pengamat pendidikan dari Universitas Riau, Amir Awaluddin, mengatakan dalam menghadapi tantangan globalisasi, pendidikan tinggi memegang peran utama.

Perguruan tinggi, menurut dia, tidak hanya berperan dalam menghasilkan lulusan berkualitas dalam hal akademik, tetapi juga menghasilkan lulusan yang memiliki penguasaan multibahasa dan memiliki pemahaman antarbudaya.

Ia mengatakan hal itu menjadi momentum yang tepat untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi internasional yang bisa bersaing dengan lulusan dari berbagi universitas di seluruh belahan dunia. "Selain itu, lulusan perguruan tinggi Indonesia diharapkan juga bisa ikut berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa," kata dia. (S-1)