LEMAHNYA PELAJARAN SEJARAH

Opini Lampost : Senin, 20 Desember 2010

BAHARUDDIN ARITONANG

Pengamat sosial

Topik ini bisa jadi akan sejalan dengan persoalan RUU Keistimewaan Yogyakarta yang selalu dikaitkan dengan lemahnya pemahaman sejarah sekelompok orang, khususnya yang terkait dengan peran Yogyakarta dalam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih dari persoalan tersebut, dalam berbagai kasus tampak sekali lemahnya pemahaman sejarah bangsa pada kalangan generasi muda, bahkan di antara para anak didik kita. Misalnya pelajaran sejarah, yang semestinya sudah menjadi muatan pelajaran di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama, malah tidak diketahui anak didik yang berada di tingkat atasnya.

Tidak percaya? Lihatlah misalnya pada ujian yang mereka ikuti, atau uji pengetahuan yang sering kali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa kali saya menonton acara Ranking 1 yang dipandu Ruben dan Sarah Sechan dan setiap pagi disiarkan sebuah jaringan televisi, kenyataan ini dapat kita temui. Pada acara yang ditayangkan pagi hari, Jumat 10 Desember 2010 yang lalu, misalnya, sang juara yang ditanyai soal Prabu Siliwangi itu dari Kerajaan Pajajaran atau Singosari, siswa SMA itu sama sekali tidak mengetahuinya. Demikian pula halnya dengan pertanyaan berikut, tentang perang apakah di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol? Anehnya, pelajar yang ditanyai itu adalah pelajar SMA dari Sumatera Utara.

Bisa dibayangkan bila pertanyaan itu dilontarkan pada mereka yang bukan ranking satu atau yang tidak menjadi juaranya. Contoh ini tentu bisa dilengkapi dengan beragam contoh lainnya, yang membuat lemahnya penguasaan akan sejarah bangsa.

Sesungguhnya kenyataan seperti ini juga kita hadapi pada anak-anak kita. Mereka amat lemah pada pengetahuan sejarah bangsa, termasuk hal-hal yang paling dasar sekali, seperti halnya nama Perang Paderi tersebut. Apakah sudah demikian parahnya? Hemat saya memang demikian. Walaupun mungkin perlu kita lanjutkan dengan survei yang bersifat jujur, bukan seperti jajak pendapat tentang sikap masyarakat Yogyakarta atas keistimewaan DIY yang beberapa hari terakhir ini diperdebatkan atau survei-survei lain yang cenderung menyesatkan.

Kalaulah kenyataan ini benar, menurut pengamatan saya, disebabkan beberapa hal. Yang paling mudah saya lihat adalah pikiran anak-anak didik sekarang yang tidak lagi bisa terfokus pada mata pelajaran yang seharusnya mereka hadapi atau kuasai. Terlalu banyak mainan, hiburan, atau hal-hal luar yang harus mereka ingat atau perhatikan, sehingga ingatan pada mata pelajaran menjadi terbatas.

Dengan mudah kita lihat, anak-anak sekarang amat banyak mencerna permainan yang datang dari luar, sehingga menjauhkan pikiran mereka dari hal yang seharusnya mereka kuasai. Sedari kecil mereka sudah diajari untuk mengingat dan mengetahui tokoh-tokoh, seperti Sinchan atau Doraemon, dan kini dilengkapi pula dengan Upin dan Ipin serta teman-teman mereka. Meningkat sedikit, mereka perlu pula mengingat tokoh-tokoh One Piece, atau permainan lainnya. Yang suka pada lagu, mereka harus mengingat penyanyi-penyanyi yang mereka senangi dan idolakan. Tak jauh beda dengan perhatian mereka terhadap sinetron yang mereka gandrungi. Bersamaan dengan itu, mereka perlu pula menguasai teknologi, khususnya teknologi informasi. Dalam hal ini mereka malah lebih unggul daripada generasi sebelumnya.

Akibatnya, perhatian mereka amat terbatas untuk kejadian-kejadian di dalam negeri, termasuk yang menyangkut sejarah bangsa atau tokoh-tokoh dalam negeri. Apalagi orang tua atau para pejabat pun menunjukkan bila perhatian pada luar negeri lebih utama ketimbang di dalam negeri. Termasuk penghargaan pada tokoh, pendidikan, atau sesuatu yang berkembang dari luar.

Terbatas sekali perhatian pada hasil pendidikan di dalam negeri. Lulusan perguruan tinggi di luar negeri jauh lebih dihargai daripada produk dalam negeri. Pimpinan negara pun dikelilingi para ahli lulusan luar negeri yang acap kali terlepas dari penguasaan atas keadaan di dalam negeri. Tak mengherankan bila banyak anggota masyarakat yang memiliki kemampuan materi lebih terdorong mengirim anak-anak mereka sekolah di luar negeri, yang produknya kian menjauhkan diri dari kondisi di dalam negeri.

Sementara itu, kemampuan para guru yang mengajarkan mata pelajaran sejarah agaknya perlu ditingkatkan. Para guru sejarah, khususnya sejarah Indonesia, harus mampu menggairahkan para anak didik dan menekankan bahwa sejarah bangsa menjadi modal berharga untuk membangun negeri ini ke depan. Jangan kita biarkan para anak didik bersikap EGP (emang gua pikirin), atau melontarkan istilah yang kini semakin populer, "Ah, enggak penting ini!"

Tentu saja yang jauh lebih penting adalah bagaimana memberi makna sejarah Indonesia terhadap pembangunan bangsa. Bagaimana mungkin anak-anak menghargai sejarah Indonesia, jika para pemimpin bangsa sendiri tidak peduli dalam penerapannya. Lihatlah misalnya dalam kasus penyusunan RUU Keistimewaan Yogyakarta yang kini sedang berlangsung. Persoalan utama justru kecaman pada pimpinan bangsa yang tidak peduli pada sejarah bangsa atau sejarah nasional. Kalaupun dilengkapi dengan penguasaan atas konstitusi negara, penyusunan konstitusi itu sesungguhnya juga terkait dengan penguasaan atas sejarah bangsa.

Jika para pemimpin bangsa dan para tokoh masyarakat sendiri tidak peduli pada sejarah bangsa, bagaimana mungkin para anak didik tertarik pada materi pelajaran ini?

PEMBELAJARAN KREATIF TAK PERLU DANA BESAR

Pendidikan Lampost : Kamis, 9 Desember 2010

KURIKULUM


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Untuk bisa memberikan pembelajaran dengan pola aktif kreatif dan menyenangkan (PAKEM), tidak diperlukan dana besar. Yang dibutuhkan adalah guru dituntut yang kreatif dan terus berinovasi dalam memberikan pengajaran.

Pimpinan Proyek PAKEM untuk Lampung, Dr. Erimson Siregar, mengungkapkan hal itu di sela-sela lokakarya keberlanjutan dan pengarusutamaan praktek yang baik. Kegiatan tersebut digelar atas kerja sama Dewan Pendidikan Lampung Tengah dengan program MGP-BE UNICEF, di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Rabu (8-12). Kegiatan diikuti 180 peserta, yang berasal dari Dinas Pendidikan, dewan pendidikan, Komisi D seluruh kabupaten/kota se-Lampung.

Lokakarya ini dibuka Plt. Sekretaris Provinsi Lampung Hanan A. Razak, Ketua Dewan Pendidikan Lampung Tengah Mahfud Santoso, Kepala Dinas Pendidikan Way Kanan Gino Vanolie, dan pejabat dari Lampung Selatan dan Lampung Tengah.

UNICEF memberikan bantuan dana untuk pelatihan PAKEM di kedua kabupaten tersebut. "Sekolah bisa menggunakan dana BOS (bantuan operasional sekolah) untuk melatih guru meningkatkan kapasitasnya. Sehingga mereka bisa memberikan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan," kata Erimson.

Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi sekolah untuk tidak memberlakukan PAKEM di sekolahnya. Menurut Erimson, berdasarkan hasil evaluasi, kapasitas siswa pada semua mata pelajaran meningkat setelah pemberlakuan PAKEM.

Beberapa siswa SD Fransiskus Sidorejo mengaku sangat senang dan kerasan berada di sekolah.

"Saya senang di sekolah, karena ibu guru mengajari membaca, menulis, dan bernyanyi. Sebelum belajar dimulai kami menyanyi terlebih dahulu," kata Pandu, siswa kelas I SD Fransiskus Sidorejo, Lampung Tengah.

Sementara itu, beberapa siswa kelas VI menuturkan setelah ada PAKEM di kelas, ada pojok baca dan pojok pasar.

Mahfud Santoso mendorong agar pemerintah daerah melanjutkan PAKEM di semua sekolah di Lampung. Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar pemda membantu menganggarkan dana untuk pelatihan ini.

Menanggapi hal itu, Sekkab Lampung Tengah Syarif Anwar mengatakan tahun 2011 pihaknya menganggarkan dana Rp2 miliar untuk PAKEM. Sedang Asisten Kesra Lampung Selatan M. Yusuf mengatakan pihaknya menganggarkan dana Rp900 juta untuk melanjutkan program ini. (UNI/S-1)