Kualitas Pendidikan Prioritas Kakanwil Baru

Kamis, 14 April 2011
PENDIDIKAN



BANDAR LAMPUNG (Lampost): Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan menjadi program prioritas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Lampung yang baru Abdurahman.

Abdurahman mengatakan salah satu prioritasnya adalah mengangkat pendidikan agama yang ada di Lampung sejajar bahkan lebih berkualitas dibandingkan dengan sekolah umum di Lampung.

"Saya berharap dengan berbagai program unggulan yang didukung oleh Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan semua pihak kualitas pendidikan agama di Lampung makin meningkat," kata Abdurahman usai pisah sambut Kakanwil Kemenag Provinsi Lampung di Kakanwil setempat, Rabu (13-4).

Abdurahman menggantikan Sya'roni Ma'shum yang memasuki masa pensiun dan mendapatkan tugas baru sebagai dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Pisah sambut diawali dengan penandatanganan nota serah terima jabatan dari pejabat lama Sya'roni Ma'shum kepada pejabat baru Abdurahman di lantai II Kanwil Kemenag Lampung. Usai penandatanganan, acara dilanjutkan dengan upacara serah terima jabatan di halaman belakang Kanwil. Kegiatan ini dihadiri para undangan yang berasal dari berbagai dinas instansi terkait. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Rektor IAIN Mohammad Mukri, para pejabat Pemprov, mantan Kakanwil Depag yang memasuki masa pensiun Basyuni T.H. Kahuripan, dan pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag.

Dalam sambutannya, Sya'roni Ma'shum mengatakan Abdurahman mengawali karier sebagai guru MI, selanjutnya menjabat di Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan menjadi Kasubbag Perencanaan di Kanwil Kemenag Lampung.

Kemudian Abdurahman dipercaya menjadi Kepala Bidang Madrasah Pendidikan Agama Kanwil dan kemudian dipercaya menjadi Kabag Tata Usaha Kanwil dan dalam waktu yang singkat diangkat menjadi Kakanwil pada usianya yang ke-48 tahun. "Ini merupakan prestasi gemilang bagi seorang PNS yang dalam usia sangat muda menduduki jabatan yang tinggi," kata Sya'roni.

Sementara itu, Abdurahman dalam sambutannya mengatakan akan meneruskan program lama yang sudah dirintis Sya'roni.

"Saya memohon dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan program di lingkungan Kanwil Kemenag Lampung," kata dia. UNI/S-1

MUTU PENDIDIKAN: Metro Jadi Tolok Ukur Pendidikan

Pendidikan Lampost : Kamis, 7 April 2011


METRO (Lampost): Unila akan mendukung Kota Metro untuk dijadikan tolok ukur pendidikan di Lampung. Pasalnya, Metro dinilai memiliki potensi besar untuk dijadikan kota pendidikan. Hal itu terungkap pada audiensi Unila dengan Pemkot Metro di ruang kerja Wali Kota, Selasa (5-4).

Hadir dari Unila, yakni Dekan FKIP Bujang Rahman, Mulyanto (Kepala Unit Data), Abdurahman, dan dosen Unila yang juga manta Kabid Dikdas Metro Sowiyah.

Sementara dari Pemkot hadir Wali Kota Lukman Hakim, Asisten II Waluyo, Kadis Pendidikan Haidar, dan pengamat pendidikan Kota Metro yang juga mantan Rektor UMM, Marzuki Noor.

Keinginan Unila untuk menjadikan Metro tolok ukur, setelah melihat adanya komitmen yang kuat dari Pemkot, dengan melihat indikator maupun berkembang pesatnya akses pendidikan di kota ini. Selain itu, dengan mengalokasikan anggaran di bidang pendidikan yang mencapai 44% dan itu terbesar di Lampung.

Selain itu, Unila juga menilai sumber daya manusia di Metro relatif lebih baik di banding daerah lainnya di Lampung. Untuk itu, Unila ingin menjalin kerja sama dengan Pemkot Metro yang bertujuan menjadikan Metro tolok ukur pendidikan di Lampung.

Juga terungkap rencana konsep, di antaranya manajemen berbasis sekolah, pengembangan guru, perluasan akses ke perguruan tinggi, dan pengembangan masyarakat belajar.

Wali Kota menyambut baik dan mengucapkan apresiasi keinginan Unila untuk menjalin kerja sama dan menjadikan Metro kota pendidikan. Wali Kota mengakui adanya peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan sejumlah indikator sudah tampak.

Selain itu, komitmen masyarakat pun mendapat sambutan untuk mewujudkan pendidikan yang unggul dengan masyarakatnya yang sejahtera. Namun, ia mengakui memang masih ada sejumlah kendala sehingga diperlukan adanya peningkatan wawasan para guru dan guru berkualitas. (CAN/S-2)

Era Respiritualisasi Globalkan Pendidikan

Opini Pendidikan Lampost : Sabtu, 26 Februari 2011


Betti Nuraini,
Mahasiswi Program Manajemen Pendidikan S-3 Universitas Negeri Jakarta


PEMEO yang mengungkapkan semakin maju pendidikan suatu bangsa, semakin kuat pula bangsa tersebut ternyata benar. Karena tak dapat dimungkiri bahwa pendidikan merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses dinamika setiap bangsa. Tak pelak negara pun berlomba-lomba meningkatkan daya saing untuk mengikuti kompetisi global tersebut. Negara pun menggelindingkan berbagai terobosan baik di bidang teknologi informasi/komunikasi, teknologi transportasi, hingga pendidikan.

Hal ini menyusul pergeseran tatanan masyarakat dari era industri ke era pascaindustri pada beberapa dekade terakhir. Ditandai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Hubungan masyarakat di berbagai belahan dunia pun seolah tak melampaui batas-batas negara. Tatanan masyarakat yang biasanya tertutup oleh batas-batas fisik wilayah, semua terekspos oleh arus globalisasi. Sehingga berubah menjadi tatanan komunitas global.

Kita tahu globalisasi telah membuat dunia menjadi kecil. Manusia saling berinteraksi dengan tidak lagi dipisahkan oleh jarak, ruang, dan waktu.

Seperti kata seorang ahli fisika nuklir Stanton Friedman. Ia menggambarkan bumi kita saat ini dalam keadaan hot, flat, and crowded. Hot menggambarkan bumi kita makin panas, akibat kenaikan temperatur yang signifikan selama periode 150 tahun terakhir. Flat adalah kehidupan modern. Teknologi informasi dan komunikasi menjadikan planet kita tidak lagi bulat dengan radius lebih dari 40 ribu km, melainkan hanya sebuah pinggan yang datar. Sehingga world wide web, handphone dan teknologi informasi publik memungkinkan, bukan hanya pertukaran informasi, tetapi juga akulturasi budaya global. Sedangkan crowded berarti sesak. Hal ini akibat pertumbuhan populasi yang semakin mengkhawatirkan.

Tak hanya itu, Friedman pun mengistilahkan perkembangan manusia seperti halnya karakteristik virus. Terus berkembang biak menutupi bumi. Bayangkan pada 1950 jumlah populasi manusia baru mencapai 3 miliar. Sementara sekarang jumlahnya naik berlipat-lipat menjadi 6 miliar (tepatnya 6.868.638.152 jiwa), data menurut International Data Base, 13 September 2010). Diperkirakan tahun 2050 jumlah itu naik menjadi 9 miliar manusia. Tak heran ada yang mengatakan ancaman masa depan bagi umat manusia bukanlah ledakan bom teroris, melainkan ledakan demografis.

Dengan jumlah penduduk dunia yang sedemikian besar dan pertumbuhan populasi sedemikian cepat, bumi menjadi penuh sesak. Ditambah akibat keberhasilan menekan angka kematian, industrialisasi bertumpuk di kawasan perkotaan dan sekitarnya. Tanpa adanya upaya yang berimbang dalam pembenahan sarana dan prasarana, akan menimbulkan dampak yang melingkupi semua bidang. Baik itu yang berkaitan dengan ekonomi, politik, kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, transportasi, juga bidang pendidikan.

Menurut pakar pendidikan Prof. Dr. Conny R. Semiawan, perubahan yang terjadi di seluruh dunia dan di dalam berbagai kebudayaan tidak dapat dilihat terlepas dari revolusi yang terjadi dari berbagai ilmu dan teknologi. Tidak terkecuali psikologi belajar, proses belajar mengajar serta metode pembelajaran. Pengembangan ilmu secara universal pada umumnya disebabkan oleh adanya dampak eksternal, yaitu tereksposnya seluruh kehidupan bangsa oleh arus globalisasi dengan berbagai ekses positif dan negatif dalam kehidupan nyata.

Dampak negatifnya adalah kurangnya waktu untuk mencernakan rangkaian kejadian-kejadian yang begitu cepat terjadi sehingga tidak sepenuhnya ada pemahaman terhadap makna globalisasi tersebut.

Sedang dampak positifnya antara lain masyarakat makin terpelajar. Terutama mereka yang hidup di kota besar. Wawasannya makin luas dan kritis. Hal itu merupakan arus penyadaran manusia sebagai suatu respiritualisasi peradaban baru.

Seperti kata Semiawan bahwa setelah dunia menjadi global oleh revolusi teknologi informasi dan komunikasi, gelombang kehidupan berikutnya adalah gelombang respiritualisasi. Pada gelombang keempat dalam sejarah evolusi budaya manusia, manusia kembali kepada spiritualisme.

Di era ini menuntut pengembangan tingkat mental tinggi yang dilandasi oleh nilai-nilai moral spiritual apabila umat manusia hendak membawa dunia ini pada perbadan baru. Semua sarana, prasarana, komputer, teknologi informasi, fisilitas digital telah memungkinkan kita beranjak pada pengembangan tingkat mental tinggi. Namun, kesempatan emas ini masih harus terbukti akan dimanfaatkan oleh umat manusia dengan talenta yang dimilikinya. Karena pada era resporitualisasi masyarakat, visi yang dikedepankan dalam era ini adalah efeksi batin yang mendalam, yang merupakan respiritualisasi masyarakat. Ternyata wawasan pemikiran berubah, bukan rasio dan logika saja yang menjadi landasan intelektual, melainkan inspirasi, kreativitas, moral dan intuisi.

Di mana respiritulisasi wilayah keagamaan ditempatkan pada urutan teratas dalam berbagai perbincangan karena agama akan dapat membangun manusia seutuhnya. Untuk itu, proyek respiritualisasi keagamaan pun mesti direspons kalangan saintis. Di mana mereka harus menempatkan paradigma etik humaniora pada landasan aksiologis ilmunya. Ilmu yang berpihak kepada peradaban dan martabat manusia. Ilmu yang melayani eksistensi. Dan spiritualitas pun menjadi landasan etik dan moral dalam perilaku sosial pada setiap lapisan masyarakat.

Dengan demikian muncullah berbagai gerakan penyelamatan lingkungan seperti green peace, gerakan antikorupsi, gerakan antipolusi, serta ideologi pembangunan berwawasan lingkungan atau eco-developmentism. Yang menjadi pertanyaan bagaimana kita bisa menciptakan nilai-nilai baru (co-creating new valued) untuk generasi yang akan datang?

Dan bagaimana institusi pendidikan dan lembaga pendidikan dapat memainkan perannya dalam membantu mewujudkan nilai-nilai baru tersebut dalam upaya penyadaran diri terhadap kepentingan seluruh bangsa?

PENDIDIKAN PROFESI: Akper Bunda Delima Tingkatkan Akreditasi

Pendidikan Lampost : Jum'at, 25 Februari 2011


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Akademi Keperawatan (Akper) Bunda Delima Bandar Lampung meningkatkan mutu pembelajaran untuk memperoleh akreditasi A dari Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan.

"Kendati sudah mendapat akreditasi B, kami terus berupaya untuk mendapatkan akreditasi A," kata Ketua Yayasan Pendidikan Bunda Delima, Rumyati Syahrul, saat memberikan sambutan dalam acara capping day Akper Bunda Delima di Museum Lampung, Selasa (22-2).

Acara ini dihadiri Direktur Akper Bunda Delima Ns. Idawati K.N., utusan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Lampung, dan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Rumyati menjelaskan untuk meningkatkan status akreditasi dari B ke A, pihaknya mempersiapkan berbagai hal. Antara lain menyekolahkan puluhan dosen dengan melanjutkan pendidikan S-2 dan S-3 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Universitas Respati Indonesia di Jakarta.

Kemudian meningkatkan kompetensi lulusan dengan mengedepankan kemampuan akademik, keterampilan, dan etika. Sesuai dengan profesi keperawatan yang mengacu kepada profesionalisme, lulusan harus dapat menjalankan asuhan keperawatan secara profesional.

Selain itu juga menjalin kerja sama dengan berbagai institusi kesehatan untuk lahan praktek mahasiswa. Baik rumah sakit yang ada di Lampung maupun luar daerah. Seperti dengan RS Jiwa Dr. Marzuki Mahdi di Bogor, Unit Kegawatdaruratan 118 dan RS Kanker Dhamais, RS Harapan Kita Jakarta. "Baru-baru ini mahasiswa kami melakukan praktek klinik di RS Jiwa Dr. Marzuki Mahdi selama dua pekan. Serta pelatihan Unit Kegawatdaruratan 118 dan fieldtrip di RS Kanker Darmais Jakarta," kata Rumyati.

Sementara capping day kali ini diikuti 97 mahasiswa. Ia menjelaskan kegiatan pemakaian atribut ini merupakan tradisi akademik sebagai simbolisasi dan legitimasi identitas mahasiswa keperawatan sebelum melakukan asuhan keperawatan, baik di laboratorium maupun lahan praktek. Kegiatan ini sekaligus agar mahasiswa memahami hakikat tanggung jawabnya sesuai dengan janji yang telah diucapkan.

Kemudian untuk memelihara kedisiplinan dalam menjalankan profesi sebagai perawat dan bidan yang profesional. "Kami berharap setelah memakai atribut ini, mahasiswa dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma pendidikan yang diperoleh di bangku kuliah," kata dia. (AST/S-2)

SIAPA MENJAMIN MUTU PENDIDIKAN

Opini Lampost : Senin, 20 Desember 2010

DWI ROHMADI MUSTOFA

Mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan, Program Pascasarjana FKIP Universitas Lampung


Tidak semua yang bermutu itu harus mahal. Tidak selalu yang tidak bermutu itu murahan. Pun tidak semua yang mahal, pasti bermutu. Jadi, sangat tergantung dari mana memandangnya. Penyedia barang atau jasa memiliki ukuran atau kriteria sendiri terhadap apa yang disebut mutu, atas hasil produksinya atau jasa yang ditawarkannya. Dalam istilah lain disebut mutu sesungguhnya (quality in fact). Sedangkan pengguna barang atau pemanfaat jasa juga memiliki ukuran sendiri terhadap barang atau jasa yang dibelinya.

Repotnya, kalau dalam barang atau jasa itu menyangkut kepentingan dasar, dan saling terkait dengan banyak pihak. Contohnya adalah di bidang pendidikan. Setiap orang membutuhkan pendidikan. Penyedia jasa pendidikan juga menjamur. Pemerintah yang memiliki kewajiban menyediakan jasa publik (public services) menggandeng peran dan partisipasi masyarakat (swasta).

Edward Salis dapat dipandang sebagai pelopor yang paling rajin mengaitkan proses penentuan mutu dalam industri, diterapkan dalam pendidikan. Dapat dimengerti karena memang rangkaian proses penentuan mutu pada dunia industri, sesungguhnya tak jauh berbeda dengan pendidikan. Introdusir dalam konsep mutu adalah pada semua titik-titik proses produksi atau pada semua mata rantai proses pelayanan. Konsep mutu kemudian berkembang sebagai proses perbaikan terus-menerus.

Di media, sekarang ini dipolemikkan soal ujian nasional, akreditasi bagi sekolah, dan akreditasi bagi program studi dan perguruan tinggi. Ujian nasional berkutat pada persoalan kegunaan dari dilaksanakannya ujian itu sendiri. Akreditasi sekolah berpusar pada problem daya dukung pelaksanaan mengingat banyaknya sekolah yang harus diakreditasi dan target waktu yang terbatas.

Sementara di perguruan tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berkukuh dengan mekanisme, prosedur, dan kriteria yang menjadi tugas dan fungsinya. Segenap instrumen pengukuran kuantitatif, yang diharapkan lebih objektif, disiapkan sebagai perangkat untuk melakukan proses akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi.

Sebenarnya ada kata kunci untuk penjaminan mutu pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi: input, proses, output. Segala perangkat terkait harus benar-benar direncanakan. Selanjutnya apa yang disebut bebas dari kecacatan (zero defects), selalu baik sejak awal (righ first time and every time), perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement), menentukan standar, perubahan kultur, perubahan organisasi, dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Yang juga penting adalah komitmen dan kesadaran akan makna mutu itu sendiri.

Para pengelola perguruan tinggi, sebagian menuding kinerja lembaga pengakreditasi kurang cepat dan tanggap terhadap situasi dan kondisi kekinian yang dihadapi program studi maupun perguruan tinggi. Kriteria yang disusun sebagai acuan untuk mengukur dimensi-dimensi dalam proses akreditasi, dianggap tidak seirama dengan berbagai keterbatasan yang ada.

Diskusi ini melibatkan banyak pakar dan guru besar, yang juga pengelola perguruan tinggi. Sementara masyarakat adalah pihak yang paling rentan dengan risiko “ketidakjelasan” status akreditasi suatu program studi. Masyarakat di sini adalah para calon mahasiswa, mahasiswa, maupun pengguna.

Di sisi lain, ada banyak warna dalam pengelolaan program studi, menghadapi kebutuhan akreditasi. Tapi tentu saja, berbagai cara ditempuh dalam rangka menyiapkan persyaratan akreditasi. Di sini, tidak menutup kemungkinan ada pihak yang menyiapkan segala sesuatunya secara instan. Namun ada juga yang menyiapkan perangkat keras dan perangkat lunak yang menjadi prasyarat mutlak suatu pengelola pendidikan tinggi dengan sepenuh hati.

Penulis mengkhawatirkan dibelokkannya akreditasi oleh pihak-pihak tertentu. Selama ini, hasil akreditasi dijadikan sales point, dan seakan-akan itu merupakan mutiara. Memang secara legal formal, hal ini dapat menjadi jaminan. Tetapi secara faktual, jika pemenuhan persyaratan akreditasi dilakukan secara instan, itu sangat berisiko.

Pemenuhan terhadap persyaratan minimum, terkadang sulit dibedakan dengan level kriteria di atasnya. Apalagi jika terjadi dinamika dalam jumlah pengguna/pemanfaat jasa, yang tidak dibarengi dengan penyediaan sumber daya yang sebanding.

Dalam situasi persaingan memperebutkan pelanggan, simbol-simbul mutu menjadi penting bagi suatu institusi. Tidak salah memang apabila menjadikan simbol-simbol tersebut sebagai maskot dalam mempromosikan produk/jasanya. Bahkan hampir semua media promosi, selalui dilekatkan dengan simbol-simbol yang mengaitkan suatu institusi dengan konsep mutu yang dicitrakan oleh penyedia jasa. Dengan demikian, diharapkan para pelanggan dan calon pelanggan dapat memahami dan kemudian memilih jasa mereka. Yang penting adalah kebenaran faktual antara yang dijanjikan dengan proses dan sarana/prasarana yang disediakan dan tetap menyelaraskan dengan tuntutan perkembangan.

Dalam kondisi banyak penyedia jasa pendidikan, tidak hanya di perguruan tinggi, maka pada dasarnya masyarakat memiliki banyak pilihan. Untuk itu, diperlukan pengetahuan untuk dapat menentukan pilihan yang terbaik dan sesuai. Institusi pendidikan itu sendiri dituntut untuk dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Karena ini menyangkut pendidikan yang berimplikasi jangka panjang maka alangkah bijaksana jika kita bertindak cermat, seperti kata pepatah; teliti sebelum membeli. Kita tahu, untuk mengikuti pendidikan, biasanya suatu keluarga mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki, demi pendidikan anaknya.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga konsistensi antara fakta, data, proses, dan hasil dari proses assesment dalam akreditasi. Diharapkan dampaknya sesuai dengan filosofis diterapkannya akreditasi itu sendiri. Yang juga penting adalah sosialisasi tentang kriteria institusi pendidikan. n